Sabtu, 21 Mei 2011

Mahfud MD: Ruhut Itu seperti Pelawak

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.
JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membantah pernyataan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang menyebutkan dirinya hanya mencari sensasi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden 2014 seusai membeberkan pemberian uang Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah KonstitusiDjanedri M Gaffar kepada Presiden SBY. Pasalnya, Mahfud mengaku, selama ini dirinya sama sekali tidak mempunyai niat untuk menjadi presiden.

"Ya, kalau dia (Ruhut) itu ngerti internet, bisalah dia lihat kalau saya itu tidak punya keinginan untuk jadi presiden. Jadi, kalau menurut saya, omongan Ruhut itu sampah dan saya menanggapi dia itu seperti pelawak saja," ujar Mahfud ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/5/2011) malam.

Mahfud menambahkan, dirinya membeberkan kasus pemberian uang Nazaruddin berdasarkan permintaan SBY sendiri. Ketika itu, ungkap Mahfud, dirinya sebelumnya diminta kepastian mengenai kebenaran kasus pemberian uang tersebut oleh SBY saat rapat tertutup di Istana Presiden, Jumat lalu.

"Ruhut saja yang ngaco. Padahal, saat itu, Pak SBY sendiri yang tegaskan kepada saya, jika kasus ini benar, jangan sampai ditutupi dari masyarakat. Atas dasar itulah, saya akhirnya mengumumkan kasus pemberian uang itu walaupun jujur saya juga tidak mengerti apa motif dari pemberian uang itu," ungkap Mahfud.

Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.

Mengenai pernyataan Ruhut yang menyebutkan Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Yenny Wahid mengusung Mahfud untuk menjadi calon presiden, Mahfud menanggapinya dengan dingin. Menurut Mahfud, selama ini dirinya sering diminta oleh beberapa partai politik dalam hal yang sama.

"Banyak yang datang ke saya untuk mencalonkan saya sebagai presiden. Dan sudah banyak juga kan di internet-internat, dan saya menanggapi itu sebagai hal yang biasa saja. Dan yang pasti hal itu kan tidak bisa dianggap sebagai gerakan politik toh. Makanya saya mah hanya ketawa saja kalau dia berkata seperti itu," kata Mahfud.

Seperti diberitakan, Jumat (20/5/2011) kemarin Mahfud MD mendatangi Presiden SBY untuk memberitahukan bahwa Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin ternyata pernah memberikan uang sebesar 120.000 dollar AS kepada Sekjen MK  Djanedri M Gaffar. Belum diketahui apa motif pemberian uang tersebut.

Menanggapi hal itu, pagi tadi Ruhut mengatakan, Mahfud MD hanya mencari sensasi untuk mencalonkan diri menjadi presiden RI 2014. Pasalnya, Ruhut yang juga anggota Komisi III DPR mengaku sudah bertanya kepada Nazaruddin soal pemberian uang tersebut dan Nazaruddin mengaku tidak kenal dengan Sekjen MK.

"Tapi, setahu saya, kalau seorang sahabat itu pasti kenal, sedangkan saya menanyakan kepada Bung Nazaruddin, dia bilang, 'Demi Allah, Bang, aku pun ga kenal siapa itu Sekjen itu', sampai tiga kali ke saya. Nah, jadi ya, Pak Mahfud, kalau mau jadi presiden 2014, cari forum lain deh," kata Ruhut.

Itulah terbaru dari pihak berwenang
. Setelah Anda terbiasa dengan ide-ide ini, Anda akan siap untuk pindah ke tingkat berikutnya.

Jumat, 20 Mei 2011

Rosa Bantah Keterlibatan Menpora

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.
JAKARTA, KOMPAS.com " Tersangka dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, Mindo Rosalina Manulang, membantah keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kebijakan dana talangan seperti yang disebut-sebutWafid Muharam.

Hal itu disampaikan melalui kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik. "Menurut Bu Rosa, tidak ada kaitan dengan Menpora. Itu hanya kepentingan Sesmenpora," ujar Djufri Taufik di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (20/5/2011).

Menurut Djufri, Wafid tidak pernah mengatakan bahwa dana talangan yang diminta melalui Rosa itu berdasarkan permintaan dari Menpora. Keputusan meminta dana talangan murni berasal dari Wafid.

Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.

Wafid juga tak pernah menyampaikan bahwa Andi mengetahui langkahnya untuk mencari dana talangan. Bahkan, lanjut Djufri, Wafid tak pernah menyampaikan bahwa Andi Mallarangeng tahu dirinya mencari dana talangan kepada pihak swasta melaluiRosa.

"Jadi, enggak ada kaitan dengan Menpora. Hanya kepentingan Sesmenpora," tuturnya.

Ia juga membeberkan bahwa Wafid Muharam menggunakan kedudukannya sebagai Sesmenpora untuk melakukan tindakan yang mengatasnamakan Menpora tanpa seizin dan sepengetahuan Andi Mallarangeng.

"Pak Wafid ini kan orang yang sudah sekian lama menjabat di situ. Policy-policy dan kebijakan, beliau tahulah mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi, enggak perlu sepengetahuan dan atas perintah menteri," katanya.

Mereka yang hanya mengenal satu atau dua fakta-fakta tentang
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.

Kamis, 19 Mei 2011

Presiden SBY Pernah Bolos Sekolah

Jika Anda sungguh-sungguh tertarik untuk mengetahui tentang
, Anda harus berpikir melampaui dasar-dasar. Artikel informatif mengambil melihat lebih dekat hal yang perlu Anda ketahui tentang
.
JAKARTA, KOMPAS.com " Ternyata, semasa kanak-kanak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kenakalan seperti pelajar kebanyakan. Salah satu kenakalan tersebut adalah membolos. Hal ini terungkap ketika Presiden diwawancarai oleh wartawan cilik Lampung Post di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/5/2011).

Saat wawancara itu, pelajar SD Kautsar Bandar Lampung kelas VI, Rayi Fatin Naura, bertanya mengenai kenakalan yang pernah dilakukan oleh Presiden semasa SD. "Bolos sekolah. Kalau hujan-hujan, banjir, ya sudahlah, tidak sekolah. Teman-temannya disetrap. Dia juga ikutan disetrap. Jadi yang paling berkesan, yakni kebersamaan dengan kawan-kawannya," kata Naura ketika mengulang ucapan Presiden.

Selain Naura, ada pula Aurora Louisa, pelajar SDN 2 Rawa Laut kelas V; Ilham Maradona, pelajar SDN I Perumnas Way Halim kelas VI; Andini Dara Ananti, pelajar SDN Rawa Laut kelas IV; dan Muhammad Triadji Giodani, pelajar SD Al-Azhar I Bandar Lampung kelas V. Melalui wawancara tersebut, Presiden juga mengaku gemar mengonsumsi makanan pedas. Makanan kesukaannya tak lain adalah tahu goreng ala Pacitan.

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Terungkap pula bahwa Presiden piawai membuat rujak cingur. Ketika membuat rujak cingur, Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono biasanya saling membantu. "Ibu Ani yang menyiapkan bahan, Pak SBY yang mengulek. Ibu Ani tidak bisa membuat makanan rujak cingur, tetapi Pak SBY bisa. Jadinya saling membantu," kata wartawan cilik lainnya, Aurora.

Sementara itu, Presiden, yang telah menelurkan 20 judul lagu, sempat memperdengarkan lagu ciptaannya, yaitu "Budi Temanku" dan "Liburan Sekolah". Mereka mengaku senang mendengar lagu-lagu ciptaan Presiden.Para wartawan cilik, yang sempat diperlihatkan foto-foto Ibu Ani, mengaku sempat grogi ketika mewawancarai Presiden.

"Deg-degan. Setelah selesai wawancara, saya sempat tampar-tampar pipi. Sakit. Ternyata tidak mimpi," kata Triadji.

Di akhir wawancara, Presiden sempat memberikan pesan kepada mereka. "Anak-anak Indonesia, bercita-citalah setinggi langit. Kalau bisa, jangan satu (cita-cita). Minimal dua. Kalau kita gagal yang pertama, kita frustrasi. Jika cita-cita pertama tak kesampaian, masih ada cita-cita yang satunya lagi. Belajarlah dengan tekun. Pokoknya, siapkan diri," sambung Aji.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
. Berbagi pemahaman baru Anda tentang
dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.

Tokoh Agama: Korupsi Busukkan Moral Bangsa

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.
JAKARTA, KOMPAS.com " Sejumlah tokoh lintas agama kembali menyoroti kinerja pemerintah. Kali ini yang menjadi sorotan mengenai maraknya praktik-praktik korupsi dan sejumlah kejahatan yang mengatasnamakan agama dan kemanusiaan.Sekjen Pengurus Pusat  Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, nilai-nilai moral bangsa saat ini telah dibusukkan oleh praktik korupsi yang merasuk ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. Selain itu, menurut dia, intergritas moral serta komitmen politik kerakyatan sudah terancam oleh permainan politik uang.

"Kita lihat saja, setiap saat ada skandal korupsi yang mencolok, sedangkan yang lama itu belum tertangani secara tuntas. Kalau seperti ini, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya serta kepada tekad kepemimpinan nasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan," ujar Mukti dalam konferensi pers di Aula Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Kamis (19/5/2011).

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Mukti menambahkan, selain praktik korupsi, persatuan bangsa juga dicabik oleh berbagai konflik kekerasan dan intoleransi antarumat beragama. Menurut dia, kelompok-kelompok garis keras saat ini dengan bebas menyebarluaskan paham-paham eksklusif yang membenarkan paksaan dan kekerasan terhadap kelompok yang tak mereka sukai.

"Dan lihat juga kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan kemanusiaan dan lingkungan. Sejak Orde Baru, pelanggaran HAM masih terus terjadi. Lihat saja kasus Marsinah, korban-korban 1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan sebagainya itu, sampai sekarang tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, pemerintahan saat ini terkesan lambat dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Ia menilai, pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya.

"Saat ini seperti tidak ada pemerintah. Walaupun ada pemerintahan, sepertinya tidak berfungsi. Kalau mereka hanya ngomong doang, itulah andalan mereka. Kita bisa lihat kenyataannya sekarang. Padahal, tujuan kemerdekaan bangsa ini sudah jelas dalam Pembukaan UUD '45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," tukas Maarif.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
. Berbagi pemahaman baru Anda tentang
dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.

Rabu, 18 Mei 2011

Polisi Belum Kirim Surat Panggilan

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.
DENPASAR, KOMPAS.com " Penyanyi Bondan Prakoso sampai saat ini belum menerima panggilan dari kepolisian untuk diperiksa.

Padahal, ia telah dilaporkan dua kali, yakni oleh Jerry Filmon, pemilik Akasaka Karaoke Bar & Music Club, dan seorang fotografer bernama Eeng Yuan Santoso, dengan tuduhan penghinaan pada tanggal 29 April dan 11 Mei lalu.

Menanggapi pertanyaan lamanya waktu pemanggilan Bondan sebagai terlapor, pihak Polresta Denpasar berdalih, sejauh ini pihaknya masih fokus untuk memeriksa saksi korban.

"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil yang bersangkutan," kata Kasubag Humas Polresta Denpasar Ajun Komisaris Ida Bagus Sarjana, Rabu (18/5/2011).

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

Polresta Denpasar juga membantah jika ada pihak yang mengintervensi kasus ini. Polresta berjanji akan tetap independen dan menangani kasus ini seusai prosedur hukum yang berlaku.

"Penyidik adalah independen sehingga tak bisa ditekan siapa pun," tegas Sarjana.

Dalam surat panggilan yang nantinya akan dikirimkan kepada Bondan, status mantan penyanyi cilik yang populer lewat lagu "Lumba-lumba" ini masih sebatas saksi.

Polresta rencananya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena laporan ini berdasarkan status microblogging Twitter.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bondan Prakoso dilaporkan oleh Jerry Filmon dan Eeng Yuan Santoso sebagai buntut status dalam akun Twitter Bondan seusai konser bersama Fade 2 Black di kelab malam yang terletak di pusat Kota Denpasar tersebut. Twitter yang dianggap menghina itu membuat panas kuping Jerry dan Eeng. Keduanya lalu memutuskan membawa kasus ini ke jalur hukum.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Selasa, 17 Mei 2011

Pimpinan DPR: Setjen Punya Hak Somasi FITRA

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menegaskan Sekretariat Jenderal DPR RI juga memiliki hak untuk melayangkan somasi jika merasa difitnah atau disudutkan oleh pernyataan dari pihak lain. Menurut Priyo, keberatan atau somasi tak harus dilakukan oleh pimpinan DPR saja. Seperti diketahui, Setjen melayangkan somasi terhadap Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) yang merilis besaran tunjangan pulsa anggota Dewan sebesar Rp14 juta per bulan.

"Nanti akan saya cek. Tetapi, Sekjen sudah tentu punya hak. Individu-individu kalau terhina juga punya hak. Saya pasti akan menyarankan ke Sekjen sudahlah kita maafkan, tapi janganlah menuduh tanpa dasar. Dia (Sekjen) kan mengatur dari seluruh anggaran yang ada," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (18/5/2011).

Pernyataan Priyo ini membantah penilaian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa somasi yang dilayangkan Setjen DPR RI terhadap rilis FITRA tentang tunjangan pulsa bagi anggota DPR justru melanggar Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat orang sebagai wakil ketua. Menurut FITRA, pasal ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan melakukan somasi seharusnya Ketua DPR sebagai juru bicara DPR.

Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:

Mengenai minimnya staf ahli di Setjen, Priyo menilai pemerintah sudah cukup mendukung dengan mengirimkan staf-staf ahli terbaiknya untuk mengurus kesekretariatan di lembaga legislatif. Priyo membantah bahwa dewan merasa dikibuli dengan kualitas staf-staf pemerintah yang ada di Sekjen DPR RI, termasuk ketika mengurus rencana pembangunan gedung baru DPR RI bersama Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

"Saya terus terang tidak tahu. Biarkan BURT sepenuhnya. Lama-lama sakit perut saya," tandasnya.

Polemik tentang tunjangan pulsa bagi wakil rakyat bermula dari rilis FITRA yang menyatakan bahwa setiap bulannya anggota Dewan menerima tunjangan pulsa sebesar Rp 14 juta. Jumlah ini masih ditambah dengan tunjangan sebesar Rp 20 juta setiap kali masa reses. Dalam setahun, terdapat lima kali masa reses, sehingga setiap anggota menerima ratusan juta rupiah. Namun, Setjen DPR membantah dengan menyatakan bahwa dalam pos anggaran Setjen dialokasikan Rp 96 juta untuk SMS gateway yang menginformasikan segala kegiatan kepada anggota.

Akan tetapi, dalam rincian penerimaan yang diterima anggota Dewan, terdapat nominal Rp 14.140.000 untuk pos komunikasi intensif, bukan uang pulsa.

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Fitra Tantang Somasi Setjen DPR

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.
JAKARTA, KOMPAS.com " Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menegaskan, pihaknya tidak akan menanggapi somasi yang dilayangkan Sekretariat Jenderal  DPR terkait siaran pers mengenai uang pulsa anggota DPR.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indrasaleh telah mengeluarkan somasi dalam surat bernomor: HM.00/3823/SETJEN/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011 agar Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencabut penyataannya tentang uang pulsa anggota DPR dan meminta maaf di lima media nasional. Jika tidak dilaksanakan dalam tiga hari sejak dikeluarkannya surat tersebut, somasi akan dilanjutkan ke ranah hukum.

"Kami menilai somasi tersebut hanya merupakan bentuk kepanikan dari Setjen DPR dan sikap antikritik dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Kami juga menilai penafsiran kata uang pulsa sebagai tunjangan komunikasi intensif itu adalah sesuatu yang wajar. Sama aja dengan kata studi banding dan pelesiran, yang tidak ada dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), namun menggunakan istilah kunjungan kerja keluar negeri," ujar Yuna saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2011).

Yuna menjelaskan, pihaknya menafsirkan tunjangan komunikasi intensif sebagai uang pulsa DPR karena dalam penghasilan DPR terdapat jenis yang sama, yakni tunjangan komunikasi yang bernilai Rp 14 juta dan biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif yang besarnya Rp 8,9 juta per bulan dalam bentuk penghasilan.

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

"Tapi, toh, selama ini juga tidak ada penjelasan untuk apa dan perbedaan dari kedua jenis tunjangan itu. Selain itu, DPR juga terdapat anggaran penyerapan aspirasi dalam bentuk kegiatan yang pada tahun 2010 besarnya Rp 173,16 miliar," katanya.

Yuna menambahkan, pihaknya tidak bermaksud mendelegitimasi DPR dengan siaran pers yang dikeluarkannya. Menurut dia, pihaknya justru menginginkan DPR melakukan perubahan di dalam institusinya untuk penghematan anggaran.

"Bagaimana DPR dapat mengkritisi anggaran pemerintah kalau DPR sendiri memiliki desain anggaran yang boros," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Yuna, jika Setjen DPR melanjutkan somasi tersebut ke jalur hukum, pihaknya siap untuk meladeni langkah hukum tersebut. Ia juga menegaskan, pihaknya tidak akan meminta maaf dan mencabut siaran pers yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu.

"Kami juga akan menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM karena ini adalah upaya pembungkaman hak menyatakan pendapat yang dilakukan oleh institusi negara dalam hal ini Setjen DPR," ujarnya.

Seperti diwartakan, dalam data yang dirilis Fitra, Rabu (11/5/2011), berdasarkan data DIPA 2010 dan 2011, anggaran pulsa untuk anggota DPR setahun mencapai Rp 168 juta per anggota, atau Rp 14 juta per bulan. Fitra juga mencatat bahwa selama setahun, DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk pulsa telepon seluler sebesar Rp 102 juta untuk lima kali masa reses, atau sekitar Rp 20 juta dalam setiap masa reses. Sementara itu, total anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa saja per anggota Rp 270 juta per tahun.

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
.