JAKARTA, KOMPAS.com " Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan yakin sepenuhnya dapat menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum Penyimpangan Pajak terkait mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Tak cuma menindak dan menyerahkan aparat Direktorat Jenderal Imigrasi yang terlibat dalam penerbitan paspor "aspal" Gayus kepada Kepolisian Negara RI untuk diperiksa, dia juga berupaya mencegah terulangnya kasus serupa. The information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia presented here will do one of two things: either it will reinforce what you know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia or it will teach you something new. Both are good outcomes.
Patrialis juga melakukan langkah-langkah strategis perbaikan layanan keimigrasian. Demikian diungkapkan Patrialias saat dihubungi Kompas di Jakarta, Selasa (25/1/2011). Menurut dia, dari sebelumnya enam aparat imigrasi, kemudian bertambah menjadi 16 orang, kini 35 orang sudah ditindak secara administratif sambil menunggu proses hukumnya terkait dengan kasus paspor Gayus. Patrialis menyebutkan, pihaknya juga sudah mencopot Direktur Jenderal Imigrasi yang lama dan sudah meminta Dirjen Imigrasi yang baru untuk merotasi dan memutasi semua pejabat eselon satu di lingkungan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Mereka sudah saya wanti-wanti untuk bekerja dengan keras, tegas, dan berdisiplin. Tidak ada toleransi lagi jika mereka membuat kesalahan yang berakibat fatal. Saya juga minta laporan setiap dua minggu sekali," ia menambahkan.
Patrialis juga melakukan langkah-langkah strategis perbaikan layanan keimigrasian. Demikian diungkapkan Patrialias saat dihubungi Kompas di Jakarta, Selasa (25/1/2011). Menurut dia, dari sebelumnya enam aparat imigrasi, kemudian bertambah menjadi 16 orang, kini 35 orang sudah ditindak secara administratif sambil menunggu proses hukumnya terkait dengan kasus paspor Gayus. Patrialis menyebutkan, pihaknya juga sudah mencopot Direktur Jenderal Imigrasi yang lama dan sudah meminta Dirjen Imigrasi yang baru untuk merotasi dan memutasi semua pejabat eselon satu di lingkungan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Mereka sudah saya wanti-wanti untuk bekerja dengan keras, tegas, dan berdisiplin. Tidak ada toleransi lagi jika mereka membuat kesalahan yang berakibat fatal. Saya juga minta laporan setiap dua minggu sekali," ia menambahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar