JAKARTA, KOMPAS.com " Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Kamis (20/1/2011), juga membawa isu kebohongan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan kepada para menteri isu-isu publik, khususnya pasca-pernyataan para tokoh lintas agama yang menilai pemerintah tidak jujur dalam penanganan masalah-masalah bangsa. "Ya, Presiden menjelaskan isu-isu publik itu (pernyataan para tokoh agama) dan mempersilakan para menteri ikut memberikan penjelasan kepada publik agar masyarakat mendapat gambaran yang utuh tentang hasil-hasil pembangunan yang dicapai pemerintah," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng kepada pers, seusai sesi kedua Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis petang. Sesi kedua Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Yudhoyono dan dihadiri Wakil Presiden Boediono beserta hampir semua menteri, di antaranya, khusus membahas pernyataan para tokoh lintas agama dan hasil pertemuan Presiden Yudhoyono beserta sejumlah menteri dengan para tokoh lintas agama, Selasa (18/1/2011). Pada sesi ini semua anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan semua staf khusus Presiden diminta keluar dari ruangan sidang. Sebelumnya, sesi pertama Sidang Kabinet Paripurna membahas percepatan pembangunan di Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara, juga dihadiri Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Noer Alam. Is everything making sense so far? If not, I'm sure that with just a little more reading, all the facts will fall into place.
Hal yang sama diungkapkan seorang pejabat negara yang ikut dalam Sidang Kabinet Paripurna. Menurut dia, Presiden Yudhoyono menilai pernyataan para tokoh agama itu telah dimaknai secara politis. Oleh karena itu, para menteri diminta mengembalikannya dengan cara menjelaskan dengan ukuran dan data angka yang dimiliki setiap kementerian mengenai capaian program pembangunan setiap kementerian. "Bohong itu sifatnya kategoris, dan tidak bisa pemerintah dinyatakan bohong jika itu karena beda pandangan atau beda pendekatan dalam melihat persoalan. Itulah salah satunya yang disampaikan Presiden di sidang kabinet," lanjut Andi. Jelaskan ke Pemuda Muhammadiyah Andi menegaskan, di sidang kabinet itu, ditegaskan, pemerintah sama sekali tidak melakukan kebohongan. "Coba, contohnya kemiskinan, kami tidak mengatakan tidak ada orang miskin. Masih ada kemiskinan, tetapi angkanya turun. Itu bukan bohong, melainkan tengah berproses," ujarnya. Sementara itu, seusai mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dan pengurus lainnya, Andi menyatakan, Presiden Yudhoyono menghargai kritik terhadap pemerintah. Presiden juga mengharapkan agar kritik bisa disampaikan langsung sehingga terjadi komunikasi sekaligus mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja. "Presiden berharap Pemuda Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi, termasuk saran dan pikiran kritis. Presiden sampaikan, apabila ada pikiran kritis silakan, bahkan bila ingin bertemu menteri, langsung berdialog sambil mendengarkan apa yang dilakukan pemerintah," lanjut Andi dalam keterangan pers. Akan tetapi, saat ditanya apakah polemik dan kritik sejumlah tokoh lintas agama terkait kinerja pemerintah juga dibahas dalam pertemuan itu, Daulay mengatakan tidak secara khusus hal itu dibicarakan. Namun, Presiden sempat menyinggung dan menjelaskannya.
Hal yang sama diungkapkan seorang pejabat negara yang ikut dalam Sidang Kabinet Paripurna. Menurut dia, Presiden Yudhoyono menilai pernyataan para tokoh agama itu telah dimaknai secara politis. Oleh karena itu, para menteri diminta mengembalikannya dengan cara menjelaskan dengan ukuran dan data angka yang dimiliki setiap kementerian mengenai capaian program pembangunan setiap kementerian. "Bohong itu sifatnya kategoris, dan tidak bisa pemerintah dinyatakan bohong jika itu karena beda pandangan atau beda pendekatan dalam melihat persoalan. Itulah salah satunya yang disampaikan Presiden di sidang kabinet," lanjut Andi. Jelaskan ke Pemuda Muhammadiyah Andi menegaskan, di sidang kabinet itu, ditegaskan, pemerintah sama sekali tidak melakukan kebohongan. "Coba, contohnya kemiskinan, kami tidak mengatakan tidak ada orang miskin. Masih ada kemiskinan, tetapi angkanya turun. Itu bukan bohong, melainkan tengah berproses," ujarnya. Sementara itu, seusai mendampingi Presiden Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dan pengurus lainnya, Andi menyatakan, Presiden Yudhoyono menghargai kritik terhadap pemerintah. Presiden juga mengharapkan agar kritik bisa disampaikan langsung sehingga terjadi komunikasi sekaligus mengetahui sejauh mana pemerintah bekerja. "Presiden berharap Pemuda Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi, termasuk saran dan pikiran kritis. Presiden sampaikan, apabila ada pikiran kritis silakan, bahkan bila ingin bertemu menteri, langsung berdialog sambil mendengarkan apa yang dilakukan pemerintah," lanjut Andi dalam keterangan pers. Akan tetapi, saat ditanya apakah polemik dan kritik sejumlah tokoh lintas agama terkait kinerja pemerintah juga dibahas dalam pertemuan itu, Daulay mengatakan tidak secara khusus hal itu dibicarakan. Namun, Presiden sempat menyinggung dan menjelaskannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar