JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jendral DPR RI Nining Indrasaleh membantah bahwa total biaya yang dikeluarkan dalam proses perencanaan pembangunan gedung baru DPR RI hingga saat ini sudah mencapai Rp 18 miliar. Dalam keterangan pers, Selasa (18/1/2011), Nining menegaskan total biaya yang sudah dikeluarkan sejak rencan digulirkan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 14.787.085.000. Nining mencatat bahwa biaya total yang dikeluarkan tersebut terdiri dari kajian kembali master plan, analisis dampak lingkungan dan audit struktur, serta block plan sebesar Rp 4.152.896.000 serta perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan gedung baru sebesar Rp 10.658.495.000. "Untuk tahun 2011, proses yang sedang dilanjutkan adalah melanjutkan proses perencanaan dengan meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan dan analisis kebutuhan anggaran serta pendapat teknnis dari Kementerian PU dalam rangka usulan multy years contract," ungkapnya. Those of you not familiar with the latest on mobil keluarga ideal terbaik indonesia now have at least a basic understanding. But there's more to come.
Angka Rp 14 miliar yang disebutkan Nining menyangkal pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menyebutkan bahwa DPR sudah menghabiskan uang sebesar Rp 18 miliar untuk biaya konsultasi awal rencana pembangunan gedung DPR RI."Minta kembali analisis PU untuk tahun 2011. Kemungkinan berubah sedikit karena perubahan standar di DKI itu kecil. Mungkin naik sedikit dari anggaran 2010 kemarin," katanya. Baik Nining maupun Sumirat mengatakan proses perencanaan akan difinalisasi sepanjang tahun 2011 sampai Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengetok palu. Jika sudah diputuskan, ini menjadi lampu hijau untuk segera melanjutkannya pada proses tender dan pembangunan fisik gedung baru setelah menerima pendapat teknis dari Kementerian PU. Nining juga menyatakan terbuka untuk diawasi oleh KPK dan BPK dalam setiap proses perencanaan hingga proses pembangunan. Sebagai pejabat negara, dia menjamin Setjen akan terbuka dan transparan. "Prosesnya pasti akan transparan. Kita tidak akan main-main lagi dengan proses ini. Aturan-aturan dalam tender ini harus sesuai dengan aturan. Kita akan transparan pada publik. Silahkan dipantau," tandasnya.
Angka Rp 14 miliar yang disebutkan Nining menyangkal pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menyebutkan bahwa DPR sudah menghabiskan uang sebesar Rp 18 miliar untuk biaya konsultasi awal rencana pembangunan gedung DPR RI."Minta kembali analisis PU untuk tahun 2011. Kemungkinan berubah sedikit karena perubahan standar di DKI itu kecil. Mungkin naik sedikit dari anggaran 2010 kemarin," katanya. Baik Nining maupun Sumirat mengatakan proses perencanaan akan difinalisasi sepanjang tahun 2011 sampai Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR RI mengetok palu. Jika sudah diputuskan, ini menjadi lampu hijau untuk segera melanjutkannya pada proses tender dan pembangunan fisik gedung baru setelah menerima pendapat teknis dari Kementerian PU. Nining juga menyatakan terbuka untuk diawasi oleh KPK dan BPK dalam setiap proses perencanaan hingga proses pembangunan. Sebagai pejabat negara, dia menjamin Setjen akan terbuka dan transparan. "Prosesnya pasti akan transparan. Kita tidak akan main-main lagi dengan proses ini. Aturan-aturan dalam tender ini harus sesuai dengan aturan. Kita akan transparan pada publik. Silahkan dipantau," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar