JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahmakah Konsitusi Mahfud MD enggan berkomentar banyak mengenai perselisihan antara DPR dan pemerintah terkait persoalan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mahfud, lebih baik antara DPR dan Pemerintah dapat berpikir jernih agar permasalahan tersebut tidak meluas. "Ya, itu biar diselesaikan pemerintah dan DPR. Pemerintah, kan, memberi penetapan hukum dan kalau dalam hukum ada kontroversi, kemudian diperkarakan dan hakim menetapkan, sehingga itu sudah di luar bidang MK, mau diapakan silakan," ujar Mahfud kepada wartawan, Selasa (6/9/2011) di Jakarta. Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, mengatakan bahwa rencana pengembalian kedelapan nama capim KPK tersebut terjadi karena dalam rapat pleno internal Komisi III meminta 10 nama calon pimpinan KPK untuk menjalani proses fit and proper test di Komisi III. Faktanya, pemerintah hanya memberikan delapan nama kepada pihaknya. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Oleh karena itu, Komisi III akan mengambil sikap apakah menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK itu. Menurutnya, delapan nama yang diajukan presiden belum disetorkan pimpinan DPR RI ke Komisi III. Mahfud menilai, jika perkara itu bisa sampai masuk ke MK, hal tersebut akan menjadi sia-sia. Menurutnya, perkara tersebut justru akan menjadi sengketa kewenangan yang dalam proses hukumnya justru akan menjauhkan dari subtansi perkara sebelumnya. "Menurut saya, semuanya berpikir jernih saja. MK enggak ikut-ikutan. Jika kemudian ada yang memerkarakan ke sini sesudah diperkarakan, kami akan lepas tangan. Tapi saya kira, mudah-mudahan perkara ini dapat selesai sesuai dengan yang kita harapkanlah," tukasnya. Panitia Seleksi KPK telah memberikan delapan nama capim KPK. Nama-nama tersebut juga diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DPR akan menentukan empat nama terbaik melalui proses fit and proper test.Adapun calon-calon pimpinan KPK itu adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutandi.
Oleh karena itu, Komisi III akan mengambil sikap apakah menerima atau menolak delapan nama calon pimpinan KPK itu. Menurutnya, delapan nama yang diajukan presiden belum disetorkan pimpinan DPR RI ke Komisi III. Mahfud menilai, jika perkara itu bisa sampai masuk ke MK, hal tersebut akan menjadi sia-sia. Menurutnya, perkara tersebut justru akan menjadi sengketa kewenangan yang dalam proses hukumnya justru akan menjauhkan dari subtansi perkara sebelumnya. "Menurut saya, semuanya berpikir jernih saja. MK enggak ikut-ikutan. Jika kemudian ada yang memerkarakan ke sini sesudah diperkarakan, kami akan lepas tangan. Tapi saya kira, mudah-mudahan perkara ini dapat selesai sesuai dengan yang kita harapkanlah," tukasnya. Panitia Seleksi KPK telah memberikan delapan nama capim KPK. Nama-nama tersebut juga diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. DPR akan menentukan empat nama terbaik melalui proses fit and proper test.Adapun calon-calon pimpinan KPK itu adalah Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, Handoyo Sudradjat, Abraham Samad, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja, dan Aryanto Sutandi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar