JAKARTA, KOMPAS.com - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak diperbolehkan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan hingga tahun 2014 mendatang.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2011). Menurut Puan, kader PDI-P tidak bisa menjadi menteri tanpa izin dari partai atau fraksi. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
"Kalau berani secara pribadi, silakan saja. Kalau kader harusnya tidak masuk tanpa izin dari parpol atau fraksi," tegasnya. PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan, seperti kesepakatan dalam Kongres III di Bali tahun 2010 lalu. Posisi itu akan terus dipertahankan hingga tahun 2014. Meski berada di luar pemerintahan, lanjut Puan, PDI-P tetap membangun komunikasi dengan pemerintah. PDI-P juga akan mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2011). Menurut Puan, kader PDI-P tidak bisa menjadi menteri tanpa izin dari partai atau fraksi. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
"Kalau berani secara pribadi, silakan saja. Kalau kader harusnya tidak masuk tanpa izin dari parpol atau fraksi," tegasnya. PDI-P tetap konsisten berada di luar pemerintahan, seperti kesepakatan dalam Kongres III di Bali tahun 2010 lalu. Posisi itu akan terus dipertahankan hingga tahun 2014. Meski berada di luar pemerintahan, lanjut Puan, PDI-P tetap membangun komunikasi dengan pemerintah. PDI-P juga akan mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar