JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah meminta dirinya diberi gelar doktor Honoris Causa (HC) oleh Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Kalaupun ia ditawari menerima gelar penghargaan itu, Presiden Yudhoyono masih menganggap waktunya kurang tepat hingga saat ini. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Kompas, Selasa (30/8/2011) malam saat dihubungi lewat telepon selulernya. Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.
"Seperti pemberian gelar DR HC yang sudah diterima beberapa kali dari sejumlah universitas di luar negeri. Presiden Yudhoyono tidak pernah meminta. Hingga kini, bahkan, ada sejumlah universitas yang menawarkan gelar Dr HC kepada Presiden, akan tetapi Presiden masih belum menerimanya. Sebab, waktunya belum tepat," jelas Julian. Sebelumnya, Julian dimintai tanggapannya perihal adanya informasi yang diterima Kompas baru-baru ini bahwa jajaran guru besar UI pernah terbelah saat membahas apakah Presiden Yudhoyono pantas mendapatkan DR HC dari UI atau tidak. Dalam pembahasan tersebut, sikap jajaran guru besar UI disebutkan ada yang menolak pemberian gelar DR HC, dan sebagiannya lainnya mendukung pemberian gelar tersebut. Namun, hingga kini, keputusan yang definitif mengenai pemberian gelar kepada Presiden Yudhoyono, belum pernah ada. Pemberian gelar DR HC dari UI saat ini menjadi kontroversi setelah Rektor UI Gumilar Ruswila Somantri, memberikan gelar DR HC kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis. Gumilar pernah menyatakan, keputusan itu disepakati sekitar tiga tahun lalu oleh jajaran guru besar UI.
"Seperti pemberian gelar DR HC yang sudah diterima beberapa kali dari sejumlah universitas di luar negeri. Presiden Yudhoyono tidak pernah meminta. Hingga kini, bahkan, ada sejumlah universitas yang menawarkan gelar Dr HC kepada Presiden, akan tetapi Presiden masih belum menerimanya. Sebab, waktunya belum tepat," jelas Julian. Sebelumnya, Julian dimintai tanggapannya perihal adanya informasi yang diterima Kompas baru-baru ini bahwa jajaran guru besar UI pernah terbelah saat membahas apakah Presiden Yudhoyono pantas mendapatkan DR HC dari UI atau tidak. Dalam pembahasan tersebut, sikap jajaran guru besar UI disebutkan ada yang menolak pemberian gelar DR HC, dan sebagiannya lainnya mendukung pemberian gelar tersebut. Namun, hingga kini, keputusan yang definitif mengenai pemberian gelar kepada Presiden Yudhoyono, belum pernah ada. Pemberian gelar DR HC dari UI saat ini menjadi kontroversi setelah Rektor UI Gumilar Ruswila Somantri, memberikan gelar DR HC kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis. Gumilar pernah menyatakan, keputusan itu disepakati sekitar tiga tahun lalu oleh jajaran guru besar UI.