JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi menilai, penayangan CCTV yang merekam pemeriksaan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games 2011, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah cara yang baik untuk menunjukkan kinerja yang independen dan akuntabel.
Penayangan itu justru menampilkan keganjilan karena tidak lazim dan bahkan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
"Ini bentuk reaksi berlebihan dan tidak bermutu. Terlebih lagi, pemeriksaan tampak sekali dilakukan tidak serius" katanya di Jakarta, Jumat (19/8/2011) malam. Independensi dan akuntabilitas kinerja KPK, lanjut Hendardi, seharusnya ditunjukkan dengan mengungkap jejaring mafia yang terlanjur menjadi pengetahuan publik. Di dalamnya termasuk mengusut nama-nama yang sempat disebut Nazaruddin saat masih buron. Adapun surat Nazaruddin untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) patut diduga hanyalah upaya menyempurnakan skenario pembungkaman dengan barter tertentu. Itu dilakukan sambil mendongkrak citra komitmen penegakan hukum Presiden dan Partai Demokrat. "Inilah episode yang paling menenangkan SBY dan Partai Demokrat karena pilihan rasional Nazar untuk bungkam demi selamatkan istri dan keluarganya," kata Hendardi.
Penayangan itu justru menampilkan keganjilan karena tidak lazim dan bahkan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
"Ini bentuk reaksi berlebihan dan tidak bermutu. Terlebih lagi, pemeriksaan tampak sekali dilakukan tidak serius" katanya di Jakarta, Jumat (19/8/2011) malam. Independensi dan akuntabilitas kinerja KPK, lanjut Hendardi, seharusnya ditunjukkan dengan mengungkap jejaring mafia yang terlanjur menjadi pengetahuan publik. Di dalamnya termasuk mengusut nama-nama yang sempat disebut Nazaruddin saat masih buron. Adapun surat Nazaruddin untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) patut diduga hanyalah upaya menyempurnakan skenario pembungkaman dengan barter tertentu. Itu dilakukan sambil mendongkrak citra komitmen penegakan hukum Presiden dan Partai Demokrat. "Inilah episode yang paling menenangkan SBY dan Partai Demokrat karena pilihan rasional Nazar untuk bungkam demi selamatkan istri dan keluarganya," kata Hendardi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar