JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sedikitnya untuk 31 kasus dugaan korupsi. Hampir semua kasus tersebut merupakan proyek di berbagai kementerian yang dibiayai oleh APBN. Nilai proyeknya seperti diungkapkan Ketua KPK Busyro Muqoddas mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Nazaruddin pun dinilai menjadi salah satu mata rantai dari tudingan adanya mafia anggaran di DPR. Namun, apakah Nazaruddin satu-satunya mafia anggaran di DPR? Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Febri Diansyah menyangsikan jika Nazaruddin menjadi satu-satunya mafia anggaran di DPR. Febri meyakini, ada orang yang berperan seperti Nazaruddin di partai lain. Nazaruddin sebelumnya adalah Bendahara Umum Partai Demokrat, partai yang berkuasa saat ini. Sebagai bendahara umum, Nazaruddin memegang rekening Partai Demokrat. Dia orang yang mengendalikan aliran keluar masuk dana ke partainya. "Saya terpikir, jangan-jangan memang ada orang seperti Nazaruddin di partai lain," kata Febri. Menurut Febri, jika KPK serius mengusut tuntas kasus yang berhubungan dengan suap ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, seperti dalam pengadaan barang dan jasanya, sangat mungkin bisa menjerat politikus DPR lain. Advokat senior Todung Mulya Lubis malah mengatakan, kasus Nazaruddin melibatkan banyak sekali pihak, tak haya di Partai Demokrat tetapi mungkin juga di partai lain."Banyak sekali pihak yang bakal tersangkut. Ini kan seperti tali-temali, keterkaitannya itu kan banyak sekali. Bukan hanya menyangkut Partai Demokrat tetapi partai-partai yang lain," katanya.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Febri Diansyah menyangsikan jika Nazaruddin menjadi satu-satunya mafia anggaran di DPR. Febri meyakini, ada orang yang berperan seperti Nazaruddin di partai lain. Nazaruddin sebelumnya adalah Bendahara Umum Partai Demokrat, partai yang berkuasa saat ini. Sebagai bendahara umum, Nazaruddin memegang rekening Partai Demokrat. Dia orang yang mengendalikan aliran keluar masuk dana ke partainya. "Saya terpikir, jangan-jangan memang ada orang seperti Nazaruddin di partai lain," kata Febri. Menurut Febri, jika KPK serius mengusut tuntas kasus yang berhubungan dengan suap ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, seperti dalam pengadaan barang dan jasanya, sangat mungkin bisa menjerat politikus DPR lain. Advokat senior Todung Mulya Lubis malah mengatakan, kasus Nazaruddin melibatkan banyak sekali pihak, tak haya di Partai Demokrat tetapi mungkin juga di partai lain."Banyak sekali pihak yang bakal tersangkut. Ini kan seperti tali-temali, keterkaitannya itu kan banyak sekali. Bukan hanya menyangkut Partai Demokrat tetapi partai-partai yang lain," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar