JAKARTA, KOMPAS.com " Politisi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku heran dengan para politisi DPR yang mencabut dukungannya dalam usulan hak angket pajak yang sedang bergulir di parlemen. Partai Golkar, kata Priyo, tidak merasa khawatir dengan adanya usulan hak angket mafia pajak tersebut. Padahal, ia melanjutkan, semula Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie disebut-sebut berkaitan dengan mafia pajak. "Semua pihak tenang saja. Golkar saja yang selama ini disudutkan tenang saja," katanya di TPU Jeruk Purut, Jakarta, Sabtu (5/2/2011). Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:
Dengan hak angket pajak, kata Priyo, Golkar justru ingin menunjukkan bahwa Aburizal Bakrie bersih. "Dulu ketum (ketua umum) kami yang dituduh mafia pajak. Sekarang kami mau buka-bukaan, justru yang lain mundur," ujar Priyo. Jika ingin membongkar kasus mafia pajak secara serius, kata Priyo, sebaiknya memang melalui hak angket. Menurut dia, hak angket memiliki kewenangan lebih dari sekadar panitia kerja (panja) komisi di DPR. Dengan hak angket, DPR dapat memanggil pejabat mana pun untuk dimintai keterangan. "Jadi kalau mau dituntaskan, ya angket. Kalau itu sekadar diambang-ambang saja, lewat panja," ujar Priyo, yang juga Wakil Ketua DPR. Meskipun mengaku setuju dengan panja, sebagian politisi lain mencabut dukungan. Partai Golkar, kata Priyo, tidak akan melakukan lobi-lobi politik untuk menggalang dukungan terhadap usulan hak angket. "Golkar tidak melakukan ikhtiar, lobi-lobi apa pun. Kami naluriah. Kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa Golkar berkepentingan mengungkap borok-borok mafia pajak," kata Priyo.
Dengan hak angket pajak, kata Priyo, Golkar justru ingin menunjukkan bahwa Aburizal Bakrie bersih. "Dulu ketum (ketua umum) kami yang dituduh mafia pajak. Sekarang kami mau buka-bukaan, justru yang lain mundur," ujar Priyo. Jika ingin membongkar kasus mafia pajak secara serius, kata Priyo, sebaiknya memang melalui hak angket. Menurut dia, hak angket memiliki kewenangan lebih dari sekadar panitia kerja (panja) komisi di DPR. Dengan hak angket, DPR dapat memanggil pejabat mana pun untuk dimintai keterangan. "Jadi kalau mau dituntaskan, ya angket. Kalau itu sekadar diambang-ambang saja, lewat panja," ujar Priyo, yang juga Wakil Ketua DPR. Meskipun mengaku setuju dengan panja, sebagian politisi lain mencabut dukungan. Partai Golkar, kata Priyo, tidak akan melakukan lobi-lobi politik untuk menggalang dukungan terhadap usulan hak angket. "Golkar tidak melakukan ikhtiar, lobi-lobi apa pun. Kami naluriah. Kami menunjukkan kepada masyarakat bahwa Golkar berkepentingan mengungkap borok-borok mafia pajak," kata Priyo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar