JAKARTA, KOMPAS.com " Masih lemahnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dalam menciptakan kerukunan hidup beragama dinilai sebagai indikasi mendesaknya RUU Kerukunan atau Kebebasan Umat Beragama untuk dibahas. Namun, Koordinator Komisi Teologi Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Albertus Patty menilai, RUU tersebut belum dibutuhkan dalam kehidupan umat beragama di Indonesia saat ini jika memang belum ada kesetaraan antara setiap warga negara dalam kehidupan bersama. "Kita enggak ingin adanya RUU Kerukunan Umat Beragama, karena kerukunan itu enggak perlu diundang-undangkan. Orang mau hidup rukun, rukun saja kok, tanpa undang-undang," katanya kepada Kompas.com, Jumat (11/2/2011) sore, di Gedung DPR RI. Menurut Albertus, begitu kerukunan diundangkan akan muncul kekhawatiran bahwa kerukunan hanya diproyeksikan untuk kelompok mayoritas saja. Sementara itu, masih ada kelompok minoritas yang dikorbankan meski sudah diberi tajuk 'kerukunan'. Selama belum ada kesetaraan antara kelompok-kelompok ini pun, lanjut dia, legitimasi kerukunan masih diragukan. "Kalau kita mau bicarakan kerukunan, itu berdasarkan kesetaraan seluruh warga negara, apa pun agamanya termasuk di luar enam agama yang diakui pemerintah sekarang. Mesti disetarakan dulu, itu baru kita bisa rukun benar-benar dan itu harus sesuai dengan konstitusi," ujar Albertus. Once you begin to move beyond basic background information, you begin to realize that there's more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than you may have first thought.
"Dengan mengatakan negara cuma mengakui enam (agama) saja, itu sudah berarti ada kelompok yang didiskriminasi. Jadi, jangan ngomong tentang itu (kerukunan) dulu deh, sepanjang kita punya paradigma itu masih berpikir dalam konteks belum memiliki kesetaraan itu," paparnya. Lagipula, lanjut Albertus, jika diundangkan, pemerintah akan tergerak masuk dalam pengaturan substansi dari ajaran agama-agama yang berkepentingan dalam kerukunan tersebut. Dia mencontohkan SKB 3 Menteri. "Alih-alih menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama, pemerintah justru masuk ke persoalan ideologis antara Islam dan Ahmadiyah," ujarnya. Solusinya, Albertus mengatakan, pemerintah perlu menggandeng tokoh-tokoh agama. Semua pihak itu harus bergandeng tangan mendewasakan umatnya masing-masing di akar rumput dengan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan di segala bidang. "Salah satunya, dengan mengakui semua kepercayaan, aliran, kelompok bahkan pemikiran yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
"Dengan mengatakan negara cuma mengakui enam (agama) saja, itu sudah berarti ada kelompok yang didiskriminasi. Jadi, jangan ngomong tentang itu (kerukunan) dulu deh, sepanjang kita punya paradigma itu masih berpikir dalam konteks belum memiliki kesetaraan itu," paparnya. Lagipula, lanjut Albertus, jika diundangkan, pemerintah akan tergerak masuk dalam pengaturan substansi dari ajaran agama-agama yang berkepentingan dalam kerukunan tersebut. Dia mencontohkan SKB 3 Menteri. "Alih-alih menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama, pemerintah justru masuk ke persoalan ideologis antara Islam dan Ahmadiyah," ujarnya. Solusinya, Albertus mengatakan, pemerintah perlu menggandeng tokoh-tokoh agama. Semua pihak itu harus bergandeng tangan mendewasakan umatnya masing-masing di akar rumput dengan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan di segala bidang. "Salah satunya, dengan mengakui semua kepercayaan, aliran, kelompok bahkan pemikiran yang berbeda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar