JAKARTA, Kompas.com " Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan sayap partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap Megawati dan PDI-P. "Repdem menentang keras cara-cara busuk penguasa yang menggunakan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi PDI Perjuangan. Repdem akan menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan dan kehormatan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri dari upaya konspirasi busuk kekuasaan yang tersistematis melakukan kriminalisasi atas nama hukum," kata Ketua Umum Repdem Masinton Pasaribu kepada Tribunnews.com, Sabtu (19/2/2011). Pemanggilan KPK terhadap Megawati, kata Masinton, memperkuat bukti bahwa KPK bukan lagi bekerja untuk pemberantasan korupsi, tetapi mengabdi untuk kepentingan politik hukum kekuasaan. Fakta di persidangan pemeriksaan terhadap Dudhie Makmun Murod, kata Masinton, sudah terang. Bahwa, kasus suap travel cek Miranda Goeltom tidak ada kaitannya dengan Megawati. See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
"Begitu pun dengan pemeriksaan terhadap para eks anggota DPR tahun 2004. Menjadi aneh ketika pelaku yang terlibat langsung, seperti Nunun, Miranda, Artha Graha sebagai pemberi dan penyedia travel cek tidak disentuh oleh KPK," kecam Masinton. "Sementara Megawati yang tidak tahu-menahu kasus tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh KPK. KPK sudah menjadi bagian instrumen politik hukum kekuasaan untuk mengalihkan isu kegagalan dan kebohongan SBY. "Serta untuk menutupi kasus besar triliunan rupiah yang melibatkan kroni istana dalam kasus mafia pajak dan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Pemberantasan korupsi oleh presiden SBY tidak lebih sebagai 'politik sweeping' yang digunakan untuk menyapu kader dari berbagai partai selain Partai Demokrat," kata Masinton. Terutama yang menjabat kepala daerah dan legislatif mendapatkan diskriminasi hukum bahkan dikriminalisasi. Praktik ini sudah dijalankan sejak SBY menjabat presiden tahun 2004 hingga sekarang. "Repdem akan bergerak di seluruh daerah bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendatangi kantor instansi hukum, seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian serta kantor KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi atas nama hukum terhadap Megawati dan PDI Perjuangan," tandasnya. (tribunnews/yat)
"Begitu pun dengan pemeriksaan terhadap para eks anggota DPR tahun 2004. Menjadi aneh ketika pelaku yang terlibat langsung, seperti Nunun, Miranda, Artha Graha sebagai pemberi dan penyedia travel cek tidak disentuh oleh KPK," kecam Masinton. "Sementara Megawati yang tidak tahu-menahu kasus tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh KPK. KPK sudah menjadi bagian instrumen politik hukum kekuasaan untuk mengalihkan isu kegagalan dan kebohongan SBY. "Serta untuk menutupi kasus besar triliunan rupiah yang melibatkan kroni istana dalam kasus mafia pajak dan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Pemberantasan korupsi oleh presiden SBY tidak lebih sebagai 'politik sweeping' yang digunakan untuk menyapu kader dari berbagai partai selain Partai Demokrat," kata Masinton. Terutama yang menjabat kepala daerah dan legislatif mendapatkan diskriminasi hukum bahkan dikriminalisasi. Praktik ini sudah dijalankan sejak SBY menjabat presiden tahun 2004 hingga sekarang. "Repdem akan bergerak di seluruh daerah bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendatangi kantor instansi hukum, seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian serta kantor KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi atas nama hukum terhadap Megawati dan PDI Perjuangan," tandasnya. (tribunnews/yat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar