JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Humas Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) Mubarik Ahmad menyatakan, Ahmadiyah tetap menerima dan menghormati keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam SK Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur. Ahmadiyah bukan sekali ini saja dilarang aktivitas keagamaannya, sebelumnya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Wali Kota Syaharie Jaang juga melarang aktivitas dari umat Ahmadiyah di Samarinda. "Kita menghormati dan menghargai serta menaati keputusan pemerintah, tetapi bukan berarti menerima keputusan itu," ungkap Mubarik di Wahid Institute, Senin (28/2/2011). Now that we've covered those aspects of mobil keluarga ideal terbaik indonesia, let's turn to some of the other factors that need to be considered.
Menurut Mubarik, Ahmadiyah hanya bisa menempuh jalur hukum seperti yang diungkapkan tim kuasa hukum Ahmadiyah, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami hanya bisa menempuh jalur hukum dan lainnya. Paling PTUN, jalur yang paling sederhana yang memang sudah ada jalurnya. Itu menurut kuasa hukum kami," kata Mubarik. Ahmadiyah, lanjut Mubarik, hanya bisa menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum yang berasal dari Tim Adnan Buyung Nasution untuk mengurus Ahmadiyah terkait pelarangan yang dilakukan beberapa pemerintah daerah. Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut ditembuskan ke 10 instansi, di antaranya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kanwil Kementrian Agama Jatim, Kanwil Hukum dan HAM Jatim, dan PB Ahmadiyah Indonesia di Jakarta. Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, SK tersebut demi ketertiban umum dan keamanan masyarakat Jawa Timur.
Menurut Mubarik, Ahmadiyah hanya bisa menempuh jalur hukum seperti yang diungkapkan tim kuasa hukum Ahmadiyah, yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Kami hanya bisa menempuh jalur hukum dan lainnya. Paling PTUN, jalur yang paling sederhana yang memang sudah ada jalurnya. Itu menurut kuasa hukum kami," kata Mubarik. Ahmadiyah, lanjut Mubarik, hanya bisa menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum yang berasal dari Tim Adnan Buyung Nasution untuk mengurus Ahmadiyah terkait pelarangan yang dilakukan beberapa pemerintah daerah. Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut ditembuskan ke 10 instansi, di antaranya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kanwil Kementrian Agama Jatim, Kanwil Hukum dan HAM Jatim, dan PB Ahmadiyah Indonesia di Jakarta. Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, SK tersebut demi ketertiban umum dan keamanan masyarakat Jawa Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar