JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengatakan, silang pendapat antaranggota koalisi terkait rencana pembangunan gedung baru DPR RI berbiaya Rp1,138 triliun, tak merusak koalisi. Fraksi PAN di DPR menjadi salah satu fraksi yang akhirnya menyatakan menolak dan meminta agar rencana pembangunan gedung dibatalkan. Ketua DPR Marzuki Alie menuding fraksi-fraksi hanya mencari popularitas dan pencitraan. "No, no. Ini (gedung baru DPR) tidak sesuatu yang dibahas dalam koalisi. Ini tidak diatur oleh koalisi," kata Hatta kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3/2011). Hatta mengatakan, dirinya memang memberikan keleluasaan kepada fraksi untuk memutuskannya. Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno pada rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian rancangan kode etik, Selasa (29/3) di Jakarta, menyampaikan sikap resmi fraksi PAN. "F-PAN meminta seluruh proses pembangunan gedung baru DPR dihentikan," katanya. Salah satu alasan yang diajukan Fraksi PAN adalah tidak adanya persetujuan dari rakyat. Seharusnya, pembangunan gedung baru DPR disetujui rakyat karena gedung berkantornya para wakil rakyat itu merupakan rumah rakyat. Jika Anda dasar apa yang Anda lakukan pada informasi yang tidak akurat, Anda mungkin akan tidak menyenangkan terkejut oleh konsekuensi. Pastikan Anda mendapatkan cerita Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah keseluruhan dari sumber-sumber informasi.
Apabila tetap melanjutkan pembangunan, DPR dinilai tidak melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak gedung baru. Pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fraksi PAN berpendapat, gedung DPR seharusnya menjadi simbol karakter dan visi bangsa Indonesia sehingga pembangunannya harus melibatkan rakyat, mulai dari pembuatan desain hingga pelaksanaan pembangunan. Pembuatan perencanaan teknis atau detail engineering design (DED) yang tidak melalui persetujuan rapat paripurna juga dikeluhkan. Secara terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar, yang juga mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie adalah penentu kelanjutan rencana pembangunan gedung DPR RI baru yang berbiaya hampir Rp 1,2 triliun.Saat ini, dua fraksi dari dua partai terbesar di parlemen itu mendukung rencana pembangunan gedung baru. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, dan Hanura secara tegas menolak. Lainnya, fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan adanya evaluasi, PPP meminta evaluasi ulang, dan PKS menyampaikan keberatan dengan catatan atas rencana pembangunan gedung 36 lantai itu. "Saat ini cuma dua yang menentukan, yaitu Demokrat dan Golkar. Begitu Pak SBY mengatakan tidak, pasti semua taat. Masak tidak taat? Begitu juga ketika Pak Ical katakan tidak, ya tidak. Selesai," kata JK kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (30/3/2011), ketika ditanya soal pembangunan gedung baru DPR. Baca juga: Jika Memang Benar Wakil Rakyat...
Apabila tetap melanjutkan pembangunan, DPR dinilai tidak melaksanakan aspirasi rakyat yang mayoritas menolak gedung baru. Pasal 71 huruf s Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fraksi PAN berpendapat, gedung DPR seharusnya menjadi simbol karakter dan visi bangsa Indonesia sehingga pembangunannya harus melibatkan rakyat, mulai dari pembuatan desain hingga pelaksanaan pembangunan. Pembuatan perencanaan teknis atau detail engineering design (DED) yang tidak melalui persetujuan rapat paripurna juga dikeluhkan. Secara terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar, yang juga mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie adalah penentu kelanjutan rencana pembangunan gedung DPR RI baru yang berbiaya hampir Rp 1,2 triliun.Saat ini, dua fraksi dari dua partai terbesar di parlemen itu mendukung rencana pembangunan gedung baru. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, dan Hanura secara tegas menolak. Lainnya, fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan adanya evaluasi, PPP meminta evaluasi ulang, dan PKS menyampaikan keberatan dengan catatan atas rencana pembangunan gedung 36 lantai itu. "Saat ini cuma dua yang menentukan, yaitu Demokrat dan Golkar. Begitu Pak SBY mengatakan tidak, pasti semua taat. Masak tidak taat? Begitu juga ketika Pak Ical katakan tidak, ya tidak. Selesai," kata JK kepada para wartawan di Jakarta, Rabu (30/3/2011), ketika ditanya soal pembangunan gedung baru DPR. Baca juga: Jika Memang Benar Wakil Rakyat...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar