JAKARTA, KOMPAS.com " Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Pontoh Zafrullah, mengemukakan alasan mengapa pihaknya tidak menghadiri acara dialog nasional di Kementerian Agama hari ini, Selasa (22/3/2011). Menurut Pontoh, pihaknya seperti diatur sebagai pihak yang bersalah dalam dialog tersebut. "Kami mau saja membuka dialog, tapi harus ada syarat-syaratnya. Seperti yang kemarin kita sampaikan itu," ujar Pontoh ketika ditemui wartawan di Kantor LBHI, Jakarta, Selasa (22/3/2011) sore. Adapun syarat-syarat tersebut, lanjut Pontoh, adalah tempat dialog harus dilaksanakan di tempat netral. Selain itu, dia juga meminta waktu dan keikutsertaan JAI dalam menyusun acara dialog tersebut. "Seperti yang telah kita ajukan ke LBH kemarin. Kalau dialog tadi itu sama saja dengan penghakiman. Kita cuma dikasih jatah enam orang wakil, sementara 38 lainnya orang-orang yang cenderung menghakimi," ujarnya. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Namun, lanjut Pontoh,pihaknya tidak akan menutup diri jika nantinya akan diselenggarakan dialog lanjutan. Namun, menurut Pontoh, pihak penyelenggara harus mempertimbangkan beberapa hal subtansial acara dialog tersebut. "Kita tidak menutup diri, jika ingin diadakan dialog lagi. Namun, pihak penyelenggara mestinya memperhatikan hak-hak kami sebagai warga negara agar dipandang sama dengan lainnya," imbuhnya. Ditemui dalam acara berbeda, mantan Komisioner Komnas HAM MM Billah mengatakan, ketidakhadiran JAI dalam dialog tersebut wajar. Menurut Billah, hal tersebut adalah bentuk protes karena dalam membuat proses awal bentuk acara tidak dilakukan secara bersama-sama. "Itu namanya dominasi, bukan dialog. Dialog itu tidak dilaksanakan secara sepihak saja," kata Billah.
Namun, lanjut Pontoh,pihaknya tidak akan menutup diri jika nantinya akan diselenggarakan dialog lanjutan. Namun, menurut Pontoh, pihak penyelenggara harus mempertimbangkan beberapa hal subtansial acara dialog tersebut. "Kita tidak menutup diri, jika ingin diadakan dialog lagi. Namun, pihak penyelenggara mestinya memperhatikan hak-hak kami sebagai warga negara agar dipandang sama dengan lainnya," imbuhnya. Ditemui dalam acara berbeda, mantan Komisioner Komnas HAM MM Billah mengatakan, ketidakhadiran JAI dalam dialog tersebut wajar. Menurut Billah, hal tersebut adalah bentuk protes karena dalam membuat proses awal bentuk acara tidak dilakukan secara bersama-sama. "Itu namanya dominasi, bukan dialog. Dialog itu tidak dilaksanakan secara sepihak saja," kata Billah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar