DEPOK, KOMPAS.com - Bebasnya delapan mantan petugas Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, dinilai menunjukkan Polri tak pernah serius membongkar kasus Gayus Halomoan Tambunan. Pasalnya, kasus suap ke petugas rutan tidak rumit untuk diselesaikan. "Ini semakin menguatkan kita bahwa kepolisian tidak serius membongkar secara umum kasus Gayus, termasuk kasus yang melibatkan anggota," kata Donal Fariz, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/3/2011). Donal mengatakan, kasus suap ke petugas rutan tak rumit lantaran tidak berbau politik seperti kasus mafia pajak Gayus. Oleh karena itu, kata dia, waktu empat bulan cukup buat penyidik menyelesaikan kasus itu sebelum masa penahanan habis. "Seharusnya mereka lebih mudah membongkar. Janggal jika kasus yang tidak begitu rumit malah polisi tak mampu menuntaskan," ucap dia. Keanehan lain, tambah Donal, polisi tak menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus itu. "Apakah di alat bukti?," katanya. Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Dengan penetapan tersangka serta penahanan, tambah Donal, penyidik pastinya memiliki cukup alat bukti.Dikatakan Donal, belum tuntasnya kasus dugaan suap ke para oknum polisi menunjukkan Polri belum menjalankan Instruksi Presiden yang memerintahkan untuk memberi tindakan hukum maupun sanksi administrasi kepada petugas yang terlibat. "Instruksi Presiden tak terlaksana," lontar dia. Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian, mengatakan, waktu empat bulan semestinya cukup untuk melakukan penyidikan. "Duapuluh hari pun kalau bukti-bukti, keterangan saksi cukup, bisa saja selesai kalau ditangani dengan serius," kata purnawirawan polisi itu. Seperti diberitakan, penahanan terhadap delapan petugas, yakni Briptu BH, Briptu DA, Briptu DS, Briptu AD, Bripda ES, Bripda JP, Bripda S, dan Bripda B, telah ditangguhkan Jumat (4/4/2011) pekan lalu. Mereka dibebaskan setelah masa penahanan yang dimiliki penyidik selama 120 hari habis hari ini. Para petugas dan atasannya, Kompol Iwan S, itu ditahan setelah diduga menerima suap dari Gayus ketika memberi ijin keluar-masuk rutan tanpa prosedur ke Gayus. Pemilik harta Rp 100 miliar itu tercatat 68 kali keluar di sela-sela sidang empat perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, mengatakan, pihaknya tinggal menunggu menetapan P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Hal itu juga berlaku dengan berkas perkara Iwan.
Dengan penetapan tersangka serta penahanan, tambah Donal, penyidik pastinya memiliki cukup alat bukti.Dikatakan Donal, belum tuntasnya kasus dugaan suap ke para oknum polisi menunjukkan Polri belum menjalankan Instruksi Presiden yang memerintahkan untuk memberi tindakan hukum maupun sanksi administrasi kepada petugas yang terlibat. "Instruksi Presiden tak terlaksana," lontar dia. Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian, mengatakan, waktu empat bulan semestinya cukup untuk melakukan penyidikan. "Duapuluh hari pun kalau bukti-bukti, keterangan saksi cukup, bisa saja selesai kalau ditangani dengan serius," kata purnawirawan polisi itu. Seperti diberitakan, penahanan terhadap delapan petugas, yakni Briptu BH, Briptu DA, Briptu DS, Briptu AD, Bripda ES, Bripda JP, Bripda S, dan Bripda B, telah ditangguhkan Jumat (4/4/2011) pekan lalu. Mereka dibebaskan setelah masa penahanan yang dimiliki penyidik selama 120 hari habis hari ini. Para petugas dan atasannya, Kompol Iwan S, itu ditahan setelah diduga menerima suap dari Gayus ketika memberi ijin keluar-masuk rutan tanpa prosedur ke Gayus. Pemilik harta Rp 100 miliar itu tercatat 68 kali keluar di sela-sela sidang empat perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, mengatakan, pihaknya tinggal menunggu menetapan P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Hal itu juga berlaku dengan berkas perkara Iwan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar