JAKARTA, KOMPAS.com - Prajurit TNI diduga terlibat dalam operasi anti-Ahmadiyah di sejumlah daerah di Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan telah menerima catatan 56 kasus aksi para prajurit TNI di Jawa Barat yang menimbulkan ketakutan bagi jemaah Ahmadiyah di sejumlah kampung. "Tugas TNI kan sudah ada. Operasi untuk perang dan hal-hal selain perang. Tapi kemudian di Jawa Barat ada SK Pembubaran Ahmadiyah. Kemudian di situ dikerahkan prajurit untuk mendatangi ke kampung mendata orang-orang Ahmadiyah dan itu menimbulkan ketakutan. Mereka lalu masuk menguasai masjid. Lalu mengumpulkan orang-orang Ahmadiyah dan diperintahkan pertobatan. Kan orang takut. Itu bukan tugas dan perannya TNI," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selas (15/3/2011). Jika fakta Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah informasi penting oleh Anda.
Politisi PDI-P ini mengatakan data 56 kasus dalam tiga halaman tersebut berasal dari Imparsial, lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan pembelaan hak asasi manusia. Ke-56 kasus ini terjadi, antara lain di Cianjur, Majalengka, Ciamis, Banjar, Bandung, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Tasikmalaya, bahkan sampai ke Salatiga dan Lampung Utara. Para pelaku tertulis sebagai, antara lain, anggota Koramil, TNI, Dandim, Kodim, Polisi baik Polres dan Polsek, Babinsa, dan juga pihak Kelurahan. Menurutnya, kasus-kasus ini terjadi dalam rentang waktu sejak Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Ahmadiyah berlaku pada tanggal 3 Maret 2011 sampai sekitar tanggal 12-13 Maret 2011. "Saya tak ingin masuk ke ranah apakah Ahmadiyah itu benar atau salah, tapi kalau TNI dikerahkan untuk tugas seperti ini, TNI juga jadi jelek kan," katanya. "Operasi terencana yang diperintahkan langsung oleh Pangdam berdasarkan SK itu. Karena itu SK Gubernur dan perintah panglima. Saya melihatnya keluar dari tugas pokok TNI dan berlebihan serta menimbulkan ketakutan," tambahnya. Hasanuddin juga membenarkan bahwa di daerahnya, Majalengka, hal itu benar-benar terjadi. Para prajurit berseragam mendatangi kampung-kampung dan menimbulkan keresahan dengan mengumpulkan para jemaah Ahmadiyah dan memerintahkan mereka untuk bertobat dan mengganti iman mereka. "Itu kan bukan ranah militer," tandasnya.
Politisi PDI-P ini mengatakan data 56 kasus dalam tiga halaman tersebut berasal dari Imparsial, lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan pembelaan hak asasi manusia. Ke-56 kasus ini terjadi, antara lain di Cianjur, Majalengka, Ciamis, Banjar, Bandung, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Tasikmalaya, bahkan sampai ke Salatiga dan Lampung Utara. Para pelaku tertulis sebagai, antara lain, anggota Koramil, TNI, Dandim, Kodim, Polisi baik Polres dan Polsek, Babinsa, dan juga pihak Kelurahan. Menurutnya, kasus-kasus ini terjadi dalam rentang waktu sejak Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Ahmadiyah berlaku pada tanggal 3 Maret 2011 sampai sekitar tanggal 12-13 Maret 2011. "Saya tak ingin masuk ke ranah apakah Ahmadiyah itu benar atau salah, tapi kalau TNI dikerahkan untuk tugas seperti ini, TNI juga jadi jelek kan," katanya. "Operasi terencana yang diperintahkan langsung oleh Pangdam berdasarkan SK itu. Karena itu SK Gubernur dan perintah panglima. Saya melihatnya keluar dari tugas pokok TNI dan berlebihan serta menimbulkan ketakutan," tambahnya. Hasanuddin juga membenarkan bahwa di daerahnya, Majalengka, hal itu benar-benar terjadi. Para prajurit berseragam mendatangi kampung-kampung dan menimbulkan keresahan dengan mengumpulkan para jemaah Ahmadiyah dan memerintahkan mereka untuk bertobat dan mengganti iman mereka. "Itu kan bukan ranah militer," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar