JAKARTA, KOMPA.com " Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mengevaluasi kinerja penyidik KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004. Khususnya yang berkaitan dengan upaya pemanggilan Nunun Nurbaeti sebagai saksi kunci dalam mengungkap si pemberi suap terhadap 26 politisi DPR periode 1999-2004 yang diduga terlibat. "Lakukan pengawasan ke penyidik KPK karena ada kemungkinan konflik kepentingan. Nunun kan istrinya mantan Wakil Kepala Polri (Adang Darajatun)," ujar Koordinator ICW, Danang Widoyoko, seusai menemui pimpinan KPK di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (10/3/2011). Peneliti bidang hukum ICW, Febri Diansyah, menambahkan, KPK sebaiknya juga melakukan review penyidikan yang dilakukan penyidik KPK dalam kasus tersebut atau menggelar penyidikan ulang. "Apakah ada kemungkinan keterlambatan karena para penyidik di KPK dan bagaimana itu dievaluasi. Dari Busyro (Ketua KPK) mengatakan penyidikan ulang akan dilakukan jika dibutuhkan," katanya. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Febri juga mengatakan dalam waktu dekat paling tidak KPK berhasil menghadirkan Nunun Nurbaeti untuk menepis kekhawatiran publik terkait posisi kasus suap cek pelawat yang dinilai rentan pelanggaran oleh penyidik KPK. Sebab, penyidik KPK merupakan penyidik Polri dan kejaksaan, meskipun pengungkapan perusahaan yang menyediakan dana suap cek perjalanan itu juga merupakan hal penting. "Kami akan kawal terus ke depan," ujar Febri. Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mencari Nunun. Namun, KPK tidak akan memaksa pihak keluarga Nunun untuk menyerahkannya. KPK hanya menunggu. "Tidak ada (paksaan) kepada keluarganya. Kami tidak memaksa, tetapi secara moral keluarganya berkepentingan untuk menghadirkannya secara sukarela," ucap Busyro seusai bertemu dengan pimpinan DPR, Kamis (10/3/2011). Ia menegaskan, keluarga Nunun, terutama suaminya, Adang Daradjatun, tentu mengetahui keberadaan Nunun dan proses kepergiannya melalui jalur-jalur khusus. KPK sudah meminta kepada Adang dan keluarga lainnya untuk bekerja sama. Secara terpisah, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan hal senada. "KPK tidak bisa menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) karena status dia (Nunun) sebagai saksi, bukan tersangka," kata Johan di KPK.
Febri juga mengatakan dalam waktu dekat paling tidak KPK berhasil menghadirkan Nunun Nurbaeti untuk menepis kekhawatiran publik terkait posisi kasus suap cek pelawat yang dinilai rentan pelanggaran oleh penyidik KPK. Sebab, penyidik KPK merupakan penyidik Polri dan kejaksaan, meskipun pengungkapan perusahaan yang menyediakan dana suap cek perjalanan itu juga merupakan hal penting. "Kami akan kawal terus ke depan," ujar Febri. Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya mencari Nunun. Namun, KPK tidak akan memaksa pihak keluarga Nunun untuk menyerahkannya. KPK hanya menunggu. "Tidak ada (paksaan) kepada keluarganya. Kami tidak memaksa, tetapi secara moral keluarganya berkepentingan untuk menghadirkannya secara sukarela," ucap Busyro seusai bertemu dengan pimpinan DPR, Kamis (10/3/2011). Ia menegaskan, keluarga Nunun, terutama suaminya, Adang Daradjatun, tentu mengetahui keberadaan Nunun dan proses kepergiannya melalui jalur-jalur khusus. KPK sudah meminta kepada Adang dan keluarga lainnya untuk bekerja sama. Secara terpisah, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan hal senada. "KPK tidak bisa menerbitkan DPO (daftar pencarian orang) karena status dia (Nunun) sebagai saksi, bukan tersangka," kata Johan di KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar