JAKARTA, KOMPAS.com " Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal adanya sanksi bagi partai politik pendukung pemerintah yang melanggar kesepakatan koalisi dinilai sebagai sinyal awal kocok ulang formasi Kabinet Indonesia Bersatu II yang telah berusia 1,5 tahun. Dalam menyusun ulang susunan KIB II, Presiden dikatakan tetap mempertahankan format kabinet politik yang tambun serta kartelisasi partai. Demikian hal ini disampaikan dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, dan pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2011), secara terpisah. "Itu bentuk pemanasan dari SBY untuk mengambil tindakan yang lebih drastis, yaitu reshuffle kabinet," kata Airlangga. Sementara Yunarto mengatakan, perombakan susunan kabinet menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari lagi. Terlebih, setelah adanya perbedaan sikap politik antara Golkar dan PKS dengan Demokrat Cs terkait usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak. Now that we've covered those aspects of mobil keluarga ideal terbaik indonesia, let's turn to some of the other factors that need to be considered.
"Jika tidak dilakukan dalam waktu dekat, ini akan menjatuhkan wibawa politik Presiden dan Partai Demokrat," kata Yunarto. Namun demikian, kocok ulang formasi kabinet takkan dilakukan secara "hitam-putih". Menurut Yunarto, ada tiga pertimbangan yang akan digunakan SBY, yakni pertimbangan politik, pertimbangan publik, dan pertimbangan profesional, termasuk penilaian evaluasi dari UKP4. "Namun harus kita akui, ketika kabinetnya adalah kabinet politik, yang 60 persen anggotanya politisi, pertimbangan politik menjadi variabel yang paling kuat dalam hal reshuffle. Akan tetapi, Presiden tetap membungkus argumentasi pertimbangan profesional ketika menjelaskan kepada publik soal reshuffle," kata Yunarto. Sebelumnya, sinyal reshuffle juga disampaikan StafKhusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga. "Langkah-langkah ke arah itu (perombakan kabinet) sedang dipersiapkan,"kata Daniel singkat. "Evaluasi kabinet memang sudah jatuh tempo,"tambahnya. Langkah tersebut diambil menyusul adanya perbedaansikap anggota koalisi parpol pendukung pemerintah terkait usulanpembentukan panitia khusus hak angket pajak. Dua anggota koalisi, yaituGolkar dan PKS, mendukung usulan tersebut. Sementara itu, PartaiDemokrat pimpinan koalisi menolak.
"Jika tidak dilakukan dalam waktu dekat, ini akan menjatuhkan wibawa politik Presiden dan Partai Demokrat," kata Yunarto. Namun demikian, kocok ulang formasi kabinet takkan dilakukan secara "hitam-putih". Menurut Yunarto, ada tiga pertimbangan yang akan digunakan SBY, yakni pertimbangan politik, pertimbangan publik, dan pertimbangan profesional, termasuk penilaian evaluasi dari UKP4. "Namun harus kita akui, ketika kabinetnya adalah kabinet politik, yang 60 persen anggotanya politisi, pertimbangan politik menjadi variabel yang paling kuat dalam hal reshuffle. Akan tetapi, Presiden tetap membungkus argumentasi pertimbangan profesional ketika menjelaskan kepada publik soal reshuffle," kata Yunarto. Sebelumnya, sinyal reshuffle juga disampaikan StafKhusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga. "Langkah-langkah ke arah itu (perombakan kabinet) sedang dipersiapkan,"kata Daniel singkat. "Evaluasi kabinet memang sudah jatuh tempo,"tambahnya. Langkah tersebut diambil menyusul adanya perbedaansikap anggota koalisi parpol pendukung pemerintah terkait usulanpembentukan panitia khusus hak angket pajak. Dua anggota koalisi, yaituGolkar dan PKS, mendukung usulan tersebut. Sementara itu, PartaiDemokrat pimpinan koalisi menolak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar