BOGOR, KOMPAS.com " Partai Demokrat mempertegas sanksi kepada para kader yang melakukan tindak pidana asusila, korupsi, narkoba, serta kejahatan berat lainnya. Partai Demokrat akan memberhentikan sementara kader yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. "Dan, manakala telah dihukum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti, sudah pasti (kader tersebut) dipecat dan dicabut keanggotaannya," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin kepada para wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7/2011). Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.
Sebelumnya, Partai Demokrat tak otomatis memecat kadernya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum. Beberapa kader yang telah ditetapkan sebagai tersangka, seperti Amrun Daulay, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Sumut II, yang menjadi tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor senilai Rp 25 miliar saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan Sosial dan Departemen Sosial, belum diberhentikan sementara. Amir mengatakan, saat ini Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrattelah melakukan inventarisasi terhadap kader yang tersandung kasus hukum. Partai Demokrat akan segera mengumumkan nama-nama kader yang akan mendapatkan sanksi. Selain kader yang tersandung kasus hukum, Partai Demokrat juga akan memberikan sanksi kepada kader yang dinilai tak menjalankan etika politik yang bersih, cerdas, dan santun.Hal ini berkaitan dengan imbauan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan ketika membuka Rakornas pada Sabtu (23/7/2011). "Oleh karena itu, dengan niat baik dan demi nama baik, demi kehormatan dan kejayaan partai, saya ingin menyampaikan kepada para kader, siapa saja di antara kita yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip iktikad perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Silakan dengan baik-baik serahkan kartu tanda anggota saudara," tegas Yudhoyono.
Sebelumnya, Partai Demokrat tak otomatis memecat kadernya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum. Beberapa kader yang telah ditetapkan sebagai tersangka, seperti Amrun Daulay, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Sumut II, yang menjadi tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor senilai Rp 25 miliar saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan Sosial dan Departemen Sosial, belum diberhentikan sementara. Amir mengatakan, saat ini Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrattelah melakukan inventarisasi terhadap kader yang tersandung kasus hukum. Partai Demokrat akan segera mengumumkan nama-nama kader yang akan mendapatkan sanksi. Selain kader yang tersandung kasus hukum, Partai Demokrat juga akan memberikan sanksi kepada kader yang dinilai tak menjalankan etika politik yang bersih, cerdas, dan santun.Hal ini berkaitan dengan imbauan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan ketika membuka Rakornas pada Sabtu (23/7/2011). "Oleh karena itu, dengan niat baik dan demi nama baik, demi kehormatan dan kejayaan partai, saya ingin menyampaikan kepada para kader, siapa saja di antara kita yang tidak mau dan tidak sanggup menjalankan prinsip iktikad perjuangan partai, khususnya politik bersih, lebih baik meninggalkan partai ini. Silakan dengan baik-baik serahkan kartu tanda anggota saudara," tegas Yudhoyono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar