JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan depan, terkait kasus dugaan pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilu 2009 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. "Proyeksi pemeriksaan pekan depan masih kepada sejumlah komisioner KPU," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar, Sabtu (9/7/2011) di Mabes Polri. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Menurut Boy, Andi Nurpati, salah satu mantan Komisioner KPU, belum dijadwalkan diperiksa pekan depan. "Saat ini penyidik masih mendalami proses pemeriksaan terhadap sejumlah anggota KPU. Penyidik ingin mendapatkan keterangan yang lebih rinci lagi terhadap aliran surat palsu itu," jelas Boy. Terkait Dewi Yasin Limpo, mantan calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, menurut Boy, masih harus melihat hasil pemeriksaan yang berjalan. "Kalau nanti ada keterkaitan pasti ada pemeriksaan. Tapi sekarang belum dijadwalkan," katanya. Dalam laporan hasil investigasi MK, Dewi diduga berperan penting dalam kasus itu. Dewi merupakan calon anggota DPR dari Partai Hanura yang tidak mendapatkan kursi di DPR. Lalu, surat keputusan MK dipalsukan, sehingga Dewi mendapatkan kursi. MK kemudian mengoreksi dan memberikan kursi tersebut kepada Mestiriani Habie dari Partai Gerindra. Hingga saat ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka, yakni Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di MK. Dia diduga yang membuat surat palsu. "Kita masih berupaya melihat lebih jauh lagi apakah ada keterlibatan lainnya," ungkap Boy.
Menurut Boy, Andi Nurpati, salah satu mantan Komisioner KPU, belum dijadwalkan diperiksa pekan depan. "Saat ini penyidik masih mendalami proses pemeriksaan terhadap sejumlah anggota KPU. Penyidik ingin mendapatkan keterangan yang lebih rinci lagi terhadap aliran surat palsu itu," jelas Boy. Terkait Dewi Yasin Limpo, mantan calon anggota legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, menurut Boy, masih harus melihat hasil pemeriksaan yang berjalan. "Kalau nanti ada keterkaitan pasti ada pemeriksaan. Tapi sekarang belum dijadwalkan," katanya. Dalam laporan hasil investigasi MK, Dewi diduga berperan penting dalam kasus itu. Dewi merupakan calon anggota DPR dari Partai Hanura yang tidak mendapatkan kursi di DPR. Lalu, surat keputusan MK dipalsukan, sehingga Dewi mendapatkan kursi. MK kemudian mengoreksi dan memberikan kursi tersebut kepada Mestiriani Habie dari Partai Gerindra. Hingga saat ini, penyidik baru menetapkan satu tersangka, yakni Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di MK. Dia diduga yang membuat surat palsu. "Kita masih berupaya melihat lebih jauh lagi apakah ada keterlibatan lainnya," ungkap Boy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar