BANDUNG, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menargetkan menambah anggota sekitar 12 juta orang selama tiga tahun ke depan hingga 2014. "Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan figur pemimpin yang memiliki satu agenda utama yakni menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Suryadharma Ali pada pembukaan Muktamar VII PPP di Gedung Sabuga, Bandung, Minggu (3/7/2011). Muktamar akan berlangsung hingga Kamis (7/7/2011). Ia menjelaskan, pemimpin yang memiliki agenda utama mensejahterakan masyarakat akan mendorong pertimbuhan ekonomi yang signifikan. Hal itu dilakukan, kata dia, dengan memberdayakan masyarakat miskin yang tinggal di desa-desa. Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.
"Dengan diberdayakannya masyarakat miskin, maka mereka akan bekerja dengan semangat sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat nasional," katanya. Pada kesempatan tersebut, Suryadharma juga menjelaskan, salah satu solusi memberdayakan masyarakat miskin di desa-desa dengan memberikan lahan pertanian melalui program reforma agraria. Kondisi di Indonesia, kata dia, memiliki wilayah daratan dan lahan perkenbunan sangat luas, tapi banyak rakyatnya tidak memiliki lahan pertanian. "Jika rakyat miskin itu diberikan lahan pertanian untuk digarap, saya kira mereka tidak tidak tertarik lagi untuk bekerja di sektor informal di luar negeri," katanya. Suryadharma juga mengusulkan, agar pemerintahmelakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor informal ke luar negeri. "Bahkan, kalau perlu dihentikan saja pengiriman TKI keluar nenegeri," katanya.
"Dengan diberdayakannya masyarakat miskin, maka mereka akan bekerja dengan semangat sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat nasional," katanya. Pada kesempatan tersebut, Suryadharma juga menjelaskan, salah satu solusi memberdayakan masyarakat miskin di desa-desa dengan memberikan lahan pertanian melalui program reforma agraria. Kondisi di Indonesia, kata dia, memiliki wilayah daratan dan lahan perkenbunan sangat luas, tapi banyak rakyatnya tidak memiliki lahan pertanian. "Jika rakyat miskin itu diberikan lahan pertanian untuk digarap, saya kira mereka tidak tidak tertarik lagi untuk bekerja di sektor informal di luar negeri," katanya. Suryadharma juga mengusulkan, agar pemerintahmelakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sektor informal ke luar negeri. "Bahkan, kalau perlu dihentikan saja pengiriman TKI keluar nenegeri," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar