JAKARTA, KOMPAS.com - Tulisan pelajar Indonesia di Australia, Teguh Iskanto, menggambarkan dinamika yang berjalan saat para pelajar melakukan audiensi dengan anggota Komisi VIII yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Negeri Kanguru tersebut (Baca: Inilah Studi Banding DPR di Australia). Di bagian akhir tulisannya, Teguh menceritakan bagaimana para anggota Dewan "gelagapan" saat ditanya alamat emailnya. Menanyakan alamat email adalah hal lumrah di era masyarakat moderen saat ini. Entah memang tak punya alamat email pribadi atau memang tak ingin membagi alamat emailnya, akhirnya yang keluar adalah alamat email: komisi8@yahoo.com. "Setelah acara selesai, seorang kawan mencoba mengirim test mail (via BB) ke: komisiviii@yahoo.com, komisi8@yahoo.com, komisidelapan@yahoo.com, komisiviii@yahoo.co.id, komisi8@yahoo.co.id, komisidelapan@yahoo.co.id. And guess what, none of the is working!! Semua email test bouncing back ke sender alias alamat email yang diberikan tidak ada," demikian cuplikan cerita Teguh. Persoalan email bukan persoalan sepele. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, apa yang dipaparkan pelajar Australia tentang email anggota Dewan itu menjadi prinsipil ketika disoroti dari sisi transparansi dan tata administrasi. "Masak alamat email saja tidak punya? Itu menunjukkan administrasi kacau balau. Apalagi di zaman masyarakat modern seperti sekarang, mengurus email saja tidak becus. Mungkin dianggap sepele tapi jadi prinsipil. Bagaimana mau bicara hal yang substansi, untuk yang remeh temeh tidak selesai," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/5/2011). Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Ia mengungkapkan, kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa wakil rakyat menjaga jarak dengan rakyat yang diwakilinya. Transparansi yang diharapkan masih belum diwujudkan. Menurutnya, Dewan sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang semakin modern. Ia mencontohkan, dengan perkembangan pola komunikasi dan teknologi, maka pertemuan tatap muka menjadi tidak diperlukan. "Audiensi tidak prinsipil mana kala persoalan email, website diselesaikan. Audiensi tatap muka tidak terlalu signifikan. Mereka bicara hal besar tapi hal prinsipil tidak diselesaikan. Bukan hanya komisi 8, hampir semua komisi bermasalah," ujarnya. Website
Ray juga mencontohkan, website DPR yang beralamat di www.dpr.go.id juga sudah saatnya dievaluasi. Menurutnya, informasi yang disajikan usang dan tidak up to date. Idealnya, website parlemen secara terbuka menginformasikan kegiatan masing-masing alat kelengkapan dan anggota Dewan. Misalnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan masing-masing anggota semasa reses. "Jadi kita bisa mengawasi ketika melihat dia roadshow di TV, padahal seharusnya melakukan kunjungan ke dapilnya. Kenapa tidak ada pemberitahuan melalui web DPR akan melakukan kunjungan ke mana saja, jadi masyarakat juga tahu dan mengerti kapan bisa ketemu," ujarnya. Untuk akses secara personal, menurutnya, seorang anggota DPR seharusnya secara terbuka membuka akses alamat email atau website pribadinya ke publik. "Ini menjadi tolok ukur transparansi juga," kata Ray. Wakil Ketua PPI Australia Dirgayuza Setiawan, kepada Kompas.com, juga sempat menanyakan, "Sudah dapat email valid Komisi X?" katanya sambil tertawa. Di berbagai milis dan grup juga mulai beredar sindiran-sindiran, "Sudah dapat alamat emailnya komisi 8 blm? Nih alamatnya: k0m151d3L4p4n.ea@k0m151d3L4p4n.9R4t154n.90.id".
Ia mengungkapkan, kejadian tersebut juga menunjukkan bahwa wakil rakyat menjaga jarak dengan rakyat yang diwakilinya. Transparansi yang diharapkan masih belum diwujudkan. Menurutnya, Dewan sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang semakin modern. Ia mencontohkan, dengan perkembangan pola komunikasi dan teknologi, maka pertemuan tatap muka menjadi tidak diperlukan. "Audiensi tidak prinsipil mana kala persoalan email, website diselesaikan. Audiensi tatap muka tidak terlalu signifikan. Mereka bicara hal besar tapi hal prinsipil tidak diselesaikan. Bukan hanya komisi 8, hampir semua komisi bermasalah," ujarnya. Website
Ray juga mencontohkan, website DPR yang beralamat di www.dpr.go.id juga sudah saatnya dievaluasi. Menurutnya, informasi yang disajikan usang dan tidak up to date. Idealnya, website parlemen secara terbuka menginformasikan kegiatan masing-masing alat kelengkapan dan anggota Dewan. Misalnya, kegiatan apa saja yang akan dilakukan masing-masing anggota semasa reses. "Jadi kita bisa mengawasi ketika melihat dia roadshow di TV, padahal seharusnya melakukan kunjungan ke dapilnya. Kenapa tidak ada pemberitahuan melalui web DPR akan melakukan kunjungan ke mana saja, jadi masyarakat juga tahu dan mengerti kapan bisa ketemu," ujarnya. Untuk akses secara personal, menurutnya, seorang anggota DPR seharusnya secara terbuka membuka akses alamat email atau website pribadinya ke publik. "Ini menjadi tolok ukur transparansi juga," kata Ray. Wakil Ketua PPI Australia Dirgayuza Setiawan, kepada Kompas.com, juga sempat menanyakan, "Sudah dapat email valid Komisi X?" katanya sambil tertawa. Di berbagai milis dan grup juga mulai beredar sindiran-sindiran, "Sudah dapat alamat emailnya komisi 8 blm? Nih alamatnya: k0m151d3L4p4n.ea@k0m151d3L4p4n.9R4t154n.90.id".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar