JAKARTA, KOMPAS.com " Sejumlah tokoh lintas agama kembali menyoroti kinerja pemerintah. Kali ini yang menjadi sorotan mengenai maraknya praktik-praktik korupsi dan sejumlah kejahatan yang mengatasnamakan agama dan kemanusiaan.Sekjen Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, nilai-nilai moral bangsa saat ini telah dibusukkan oleh praktik korupsi yang merasuk ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. Selain itu, menurut dia, intergritas moral serta komitmen politik kerakyatan sudah terancam oleh permainan politik uang. "Kita lihat saja, setiap saat ada skandal korupsi yang mencolok, sedangkan yang lama itu belum tertangani secara tuntas. Kalau seperti ini, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya serta kepada tekad kepemimpinan nasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan," ujar Mukti dalam konferensi pers di Aula Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Kamis (19/5/2011). Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
Mukti menambahkan, selain praktik korupsi, persatuan bangsa juga dicabik oleh berbagai konflik kekerasan dan intoleransi antarumat beragama. Menurut dia, kelompok-kelompok garis keras saat ini dengan bebas menyebarluaskan paham-paham eksklusif yang membenarkan paksaan dan kekerasan terhadap kelompok yang tak mereka sukai. "Dan lihat juga kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan kemanusiaan dan lingkungan. Sejak Orde Baru, pelanggaran HAM masih terus terjadi. Lihat saja kasus Marsinah, korban-korban 1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan sebagainya itu, sampai sekarang tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, pemerintahan saat ini terkesan lambat dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Ia menilai, pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. "Saat ini seperti tidak ada pemerintah. Walaupun ada pemerintahan, sepertinya tidak berfungsi. Kalau mereka hanya ngomong doang, itulah andalan mereka. Kita bisa lihat kenyataannya sekarang. Padahal, tujuan kemerdekaan bangsa ini sudah jelas dalam Pembukaan UUD '45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," tukas Maarif.
Mukti menambahkan, selain praktik korupsi, persatuan bangsa juga dicabik oleh berbagai konflik kekerasan dan intoleransi antarumat beragama. Menurut dia, kelompok-kelompok garis keras saat ini dengan bebas menyebarluaskan paham-paham eksklusif yang membenarkan paksaan dan kekerasan terhadap kelompok yang tak mereka sukai. "Dan lihat juga kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan kemanusiaan dan lingkungan. Sejak Orde Baru, pelanggaran HAM masih terus terjadi. Lihat saja kasus Marsinah, korban-korban 1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan sebagainya itu, sampai sekarang tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, pemerintahan saat ini terkesan lambat dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Ia menilai, pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas untuk menciptakan kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. "Saat ini seperti tidak ada pemerintah. Walaupun ada pemerintahan, sepertinya tidak berfungsi. Kalau mereka hanya ngomong doang, itulah andalan mereka. Kita bisa lihat kenyataannya sekarang. Padahal, tujuan kemerdekaan bangsa ini sudah jelas dalam Pembukaan UUD '45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," tukas Maarif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar