JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, perubahan struktur dalam Sekretariat Gabungan partai politik pendukung pemerintah, yang membuat posisinya bergeser dari ketua harian menjadi wakil ketua umum, tidaklah merendahkan Golkar. Justru, menurut Aburizal, dirinya "naik peringkat". Aburizal menjelaskan, pergeseran itu bukanlah semacam sanksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat atas sepak terjang Golkar yang dinilai "nakal" dalam proses hak angket perpajakan."Saya kira tidak pernah ada maksud dari Presiden untuk memberi hukuman. Kalau itu kan bisa dikatakan dinaikkan tingkatnya dari ketua harian yang hanya menjalankan suatu tugas dan keputusan," kata Aburizal seusai membuka acara Penyegaran Kader Ideolog Partai Golkar Lembaga Pengelola Kaderisasi (LPK) DPP Partai Golkar bertajuk "Mempertegas Komitmen Kader melalui Penguatan Ideologi", Jumat (15/4/2011) di Jakarta. Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Menurut Aburizal, posisi wakil ketua umum Setgab justru lebih tinggi karena tugasnya memang membantu ketua umum dalam menjalankan tugas. Sementara itu, kata dia, ketua harian hanya menjalankan tugas dari ketua. Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada draf kontrak koalisi yang baru. Yang ada hanya penegasan dari kontrak koalisi yang lama."Sudah selesai semua dan kami tanda tangani. Tidak ada kontrak koalisi yang baru, tetapi kontrak lama yang diperjelas. Insya Allah akan lebih efektif," katanya. Aburizal mengemukakan, semua poin sudah disesuaikan untuk "enak" bagi semua, termasuk untuk tetap mempertahankan pendapat yang berbeda. Baca juga: Pimpinan KPK Dilarang Foto Bersama
Menurut Aburizal, posisi wakil ketua umum Setgab justru lebih tinggi karena tugasnya memang membantu ketua umum dalam menjalankan tugas. Sementara itu, kata dia, ketua harian hanya menjalankan tugas dari ketua. Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa tidak ada draf kontrak koalisi yang baru. Yang ada hanya penegasan dari kontrak koalisi yang lama."Sudah selesai semua dan kami tanda tangani. Tidak ada kontrak koalisi yang baru, tetapi kontrak lama yang diperjelas. Insya Allah akan lebih efektif," katanya. Aburizal mengemukakan, semua poin sudah disesuaikan untuk "enak" bagi semua, termasuk untuk tetap mempertahankan pendapat yang berbeda. Baca juga: Pimpinan KPK Dilarang Foto Bersama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar