JAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang digagas sejak 2009 segera diselesaikan. Presiden diminta mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) agar proses legislasi terhadap RUU tersebut dapat dimulai. "RUU yang merupakan usulan pemerintah ini tidak pernah sampai ke parlemen, padahal RUU KUHAP menjadi agenda prolegnas (program legislasi nasional) sejak 2009 juga dalam 2011," ujar Kepala Litbang Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Restaria Hutabarat dalam jumpa pers di kantor Yayasan Lembaha Bantuan Hukum Indonesia, Cikini, Jakarta, Minggu (3/4/2011). Menurut Restaria, pembahasan RUU KUHAP tersebut mandek karena mendapat perlawanan dari penegak hukum, khususnya kepolisian. "Disinyalir penolakan dari Polri ini akibat adanya pengaturan tentang Hakim Komisaris dalam draft Undang-undangnya," katanya. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, terus membaca.
Menurutnya, Polri selalu mengemukakan penolakan atas konsep hakim komisaris. "Penolakan atas konsep adanya otoritas pengawasan terhadap upaya paksa adalah upaya serius untuk mempertahankan praktek penyiksaan, penyuapan, pemerasan, dan praktik mafia hukum di Polri," ujarnya. Konsep hakim komisaris merupakan salah satu konsep yang ditawarkan dalam perbaikan Undang-undang KUHAP. Hakim komisaris merupakan lembaga di luar Polri yang memiliki fungsi pengawasan hukum acara dalam proses penyidikan dan penuntutan. Diharapkan konsep hakim komisaris dapat meminimalisir penyiksaan oleh penyidik, memperbaiki manajemen berperkara, dan mengakomodasi hak-hak korban. Terkait perkembangan RUU KUHAP, menurut Restaria, drat RUU tersebut masih dalam pembahasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Draf RUU yang disusun Prof Andi Hamzah, guru besar hukum pidana Universitas Trisakti, dan kawan-kawan itu ditarik kembali Kemenhukham setelah masuk Sekretaris Negara pada Januari 2011. Penarikan tersebut, katanya, karena Polri belum menyepakati konsep hakim komisaris. "Koalisi LSM mendatangi staf khusus Presiden, Denny Indrayana yang bilang bahwa Presiden sama sekali tidak pernah membahas RUU KUHAP dalam rapat kabinet. Koalisi bertemu dengan perwakilan Dirjen Menhukham dan Setneg menyatakan belum ada pembahasan antar departemen dan instansi terkait mengenai KUHAP sejak dratf RUU KUHAP ditarik dari Setneg," paparnya. Adapun sejumlah LSM yang mendesak penyelesaian RUU KUHAP tersebut adalah LBH Jakarta, LeIP, PBHI, LBH Masyarakat, PSHK, MaPPI FH UI, LBH Mawar Saron, LBH APIK, CDS, ELSAM, YLBHI, PBH Peradi, dan ILRC.
Menurutnya, Polri selalu mengemukakan penolakan atas konsep hakim komisaris. "Penolakan atas konsep adanya otoritas pengawasan terhadap upaya paksa adalah upaya serius untuk mempertahankan praktek penyiksaan, penyuapan, pemerasan, dan praktik mafia hukum di Polri," ujarnya. Konsep hakim komisaris merupakan salah satu konsep yang ditawarkan dalam perbaikan Undang-undang KUHAP. Hakim komisaris merupakan lembaga di luar Polri yang memiliki fungsi pengawasan hukum acara dalam proses penyidikan dan penuntutan. Diharapkan konsep hakim komisaris dapat meminimalisir penyiksaan oleh penyidik, memperbaiki manajemen berperkara, dan mengakomodasi hak-hak korban. Terkait perkembangan RUU KUHAP, menurut Restaria, drat RUU tersebut masih dalam pembahasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Draf RUU yang disusun Prof Andi Hamzah, guru besar hukum pidana Universitas Trisakti, dan kawan-kawan itu ditarik kembali Kemenhukham setelah masuk Sekretaris Negara pada Januari 2011. Penarikan tersebut, katanya, karena Polri belum menyepakati konsep hakim komisaris. "Koalisi LSM mendatangi staf khusus Presiden, Denny Indrayana yang bilang bahwa Presiden sama sekali tidak pernah membahas RUU KUHAP dalam rapat kabinet. Koalisi bertemu dengan perwakilan Dirjen Menhukham dan Setneg menyatakan belum ada pembahasan antar departemen dan instansi terkait mengenai KUHAP sejak dratf RUU KUHAP ditarik dari Setneg," paparnya. Adapun sejumlah LSM yang mendesak penyelesaian RUU KUHAP tersebut adalah LBH Jakarta, LeIP, PBHI, LBH Masyarakat, PSHK, MaPPI FH UI, LBH Mawar Saron, LBH APIK, CDS, ELSAM, YLBHI, PBH Peradi, dan ILRC.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar