JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum DPR Partai Hanura, Wiranto mengatakan, langkah DPR untuk membangun gedung baru yang berbiaya Rp1,138 triliun tidak tepat. Menurutnya, kondisi ekonomi rakyat masih memprihatinkan dan terimpit untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan gedung baru, dikatakannya, harus pula mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. "Apakah tepat sekarang? Apakah dana tersebut tidak sebaiknya digunakan untuk kebutuhan lain yang tepat bagi rakyat?," katanya di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (6/4/2011). Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
Meski menilai keberadaan gedung baru dibutuhkan, ada baiknya pembangunan gedung itu dilakukan pada waktu yang tepat. "Sekarang tanyakan pada rakyat, Apakah saat ini sudah tepat?" ujarnya. Sejak awal, ia menegaskan, Fraksi Hanura di DPR menolak rencana pembangunan gedung baru sejak rencana itu dicuatkan pada pertengahan tahun 2010 lalu. "Nah, problemnya sekarang, dalam sidang sudah disetujui. Oleh karena itu Hanura mengatakan, kalau kita ingin terus bangun gedung itu, bangunlah transparansi kepada publik," kata Wiranto. Rencana pembangunan gedung DPR menjadi polemik setidaknya dalam dua pekan terakhir. Selain dana yang dinilai terlalu besar, transparan mengenai proses yang berjalan juga dikritisi, Mantan anggota DPR 2004-2009 mempertanyakan tidak diselenggarakannya sayembara desain gedung seperti yang dirumuskan DPR periode lalu. Sekretariat Jenderal DPR mengakui bahwa mereka tidak melakukan sayembara dan menggantinya dengan workshop.
Meski menilai keberadaan gedung baru dibutuhkan, ada baiknya pembangunan gedung itu dilakukan pada waktu yang tepat. "Sekarang tanyakan pada rakyat, Apakah saat ini sudah tepat?" ujarnya. Sejak awal, ia menegaskan, Fraksi Hanura di DPR menolak rencana pembangunan gedung baru sejak rencana itu dicuatkan pada pertengahan tahun 2010 lalu. "Nah, problemnya sekarang, dalam sidang sudah disetujui. Oleh karena itu Hanura mengatakan, kalau kita ingin terus bangun gedung itu, bangunlah transparansi kepada publik," kata Wiranto. Rencana pembangunan gedung DPR menjadi polemik setidaknya dalam dua pekan terakhir. Selain dana yang dinilai terlalu besar, transparan mengenai proses yang berjalan juga dikritisi, Mantan anggota DPR 2004-2009 mempertanyakan tidak diselenggarakannya sayembara desain gedung seperti yang dirumuskan DPR periode lalu. Sekretariat Jenderal DPR mengakui bahwa mereka tidak melakukan sayembara dan menggantinya dengan workshop.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar