JAKARTA, KOMPAS.com - The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar memberikan rekam jejak (track record) dari calon Kepala Staf Angkatan Darat. Salah satunya nama calon kuat adalah Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan berdasarkan data Imparsial dari beberapa media tercatat nama Pramono dalam sejumlah kasus HAM. Pertama, tahun 1999 saat ia menjadi komandan grup 5 Kopasus (anti teroris) dan ditempatkan di Timor-Timur pada 5 September 1999. Kedua, pada 6 September 1999 terjadi peristiwa penyerangan rumah Uskup Bello di Timor Timur (Sumber TNI Watch). Ketiga, ditolak presentasi di Pentagon karena disinyalir dan diduga terkait dalam kasus HAM masa lalu. "Kami tidak tahu pasti apakah benar Pramono bebas dari kasus pelanggaran HAM selama mengikuti kegiatan militer di lapangan. Kami mengumpulkan dari banyak laporan, pemberitaan dan buku. Oleh karena itu, kami meminta Komnas HAM melihat kembali apakah calon KSAD benar-benar bersih dari pelanggaran HAM," ujar Poengky di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/06/2011). Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Selain nama Pramono, juga disebut-sebut nama Letjen Muhammad Noer Muis yang menjadi calon KSAD. Sayangnya, ia pernah diadili sebagai terdakwa di Pengadilan HAM dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Imparsial menekankan agar hasil rekam jejak Komnas HAM terhadap para petinggi TNI ini bisa dijadikan landasan bagi Panglima TNI, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) serta Presiden untuk memilih calon KSAD yang berjiwa pemimpin dengan menegakkan HAM. "Masukan Komnas HAM sangat penting untuk Panglima TNI dan Presiden serta Wanjakti. Sehingga pemilihan ini bukan hanya dari jenjang kepangkatan dan karier saja tapi juga komitmen untuk memberantas pelanggaran HAM," jelasnya. Selain Komnas HAM, Imparsial juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman dan Parlemen dapat memberi masukan terkait track record calon KSAD. Terutama terkait dugaan dunia bisnis yang dikembangkan para petinggi TNI tersebut. "Meskipun kami (Imparsial) menghormati orang-orang yang menjadi bakal calon KSAD. Tapi penting juga beberapa prasyarat lain seperti TNI yang bebas korupsi, proses pengambilan bisnis TNI," paparnya. Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk menghindari pemilihan yang subyektif dalam pergantian KSAD. "Orang yang terpilih harus bisa membawa reformasi dalam tubuh TNI juga nantinya," tukas Poengky.
Selain nama Pramono, juga disebut-sebut nama Letjen Muhammad Noer Muis yang menjadi calon KSAD. Sayangnya, ia pernah diadili sebagai terdakwa di Pengadilan HAM dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Imparsial menekankan agar hasil rekam jejak Komnas HAM terhadap para petinggi TNI ini bisa dijadikan landasan bagi Panglima TNI, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) serta Presiden untuk memilih calon KSAD yang berjiwa pemimpin dengan menegakkan HAM. "Masukan Komnas HAM sangat penting untuk Panglima TNI dan Presiden serta Wanjakti. Sehingga pemilihan ini bukan hanya dari jenjang kepangkatan dan karier saja tapi juga komitmen untuk memberantas pelanggaran HAM," jelasnya. Selain Komnas HAM, Imparsial juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman dan Parlemen dapat memberi masukan terkait track record calon KSAD. Terutama terkait dugaan dunia bisnis yang dikembangkan para petinggi TNI tersebut. "Meskipun kami (Imparsial) menghormati orang-orang yang menjadi bakal calon KSAD. Tapi penting juga beberapa prasyarat lain seperti TNI yang bebas korupsi, proses pengambilan bisnis TNI," paparnya. Hal ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk menghindari pemilihan yang subyektif dalam pergantian KSAD. "Orang yang terpilih harus bisa membawa reformasi dalam tubuh TNI juga nantinya," tukas Poengky.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar